PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA PENIPUAN

Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL Tanggal 25 agustus 2015., Majelis Hakim telah menerapkan sanksi hukuman sesuai dengan Pasal ayat 378 KUHP tentang Penipuan, karena unsur perbuatan TerdakwaI dan Terdakwa II sesuai pasal pidana tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Terdakwa I dan Terdakwa II telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang, yang karenanya Terdakwa I dan Terdakwa II di ancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II juga telah terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimakaud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf r Juncto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Di dalam persidangan atas perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan, pembenar dan pemaaf sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan sanksi pidana materil kepada seluruh Terdakwa sesuai ketentuan hokum dimaksud. Akan tetapi dalam perkara tersebut Hakim telah memutuskan salah satu dari Terdakwa yaitu Terdakwa I dijatuhi hukuman lebih ringan yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan padahal Terdakwa I adalah otak pelaku dari tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang terhadap korban. Oleh karena itu Penulis tidak sependapat dengan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I. Berdasarkan alasan tersebut Penulis merasa tertarik untuk melakukan analisa yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL Tanggal 25 Agustus 2015. Dalam skripsi ini Penulis menggunakan penelitian normatif, yaitu melakukan penelitian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur bacaan lainnya terkait dengan objek penelitian.

1.  UEU-Undergraduate-14309-cover.Image.Marked.pdf - 214 KB
2.  UEU-Undergraduate-14309-pernyataan.Image.Marked.pdf - 199 KB
3.  UEU-Undergraduate-14309-pengesahan.Image.Marked.pdf - 207 KB
4.  UEU-Undergraduate-14309-persetujuan.Image.Marked.pdf - 193 KB
5.  UEU-Undergraduate-14309-publikasi.Image.Marked.pdf - 221 KB
6.  UEU-Undergraduate-14309-persetujuan jurnal.Image.Marked.pdf - 262 KB
7.  UEU-Undergraduate-14309-abstrak.Image.Marked.pdf - 319 KB
8.  UEU-Undergraduate-14309-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 395 KB
9.  UEU-Undergraduate-14309-daftar isi.Image.Marked.pdf - 396 KB
10.  UEU-Undergraduate-14309-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 465 KB
11.  UEU-Undergraduate-14309-bab1.Image.Marked.pdf - 419 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN