EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG TASIKMALAYA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 1316/PDT.G/2016/PA.TMK)

Salah Satu permasalahan yang sering muncul ketika melakukan eksekusi hak tanggungan yaitu salah satunya adalah adanya gugatan dari pihak nasabah maupun pihak ketiga sekalipun.Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan yang dilakukan sendiri oleh pemegang hak tanggungan sering dipermasalahkan dan dijadikan tameng untuk melakukan penundaan lelang.Tentu hal demikian sangat merugikan bagi pihak pemegang hak tanggungan dimana tidak dapat melaksanakan hak nya sebagai pemegang hak tanggungan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Hak Tanggungan Pasal 6.Permasalahan dalam skripsi ini mengenai tertundanya pelaksanaan penjualan jaminan secara langsung yang dikarenakan adanya pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan sengketa pelaksanaan eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh PT Bank BNI Syariah terhadap nasabahnya yang macet berdasarkan Purtusan Nomor 1316/PDT.G/2016/PA.TMK.Penulisan skripsi menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menghasilkan data deskriptif yang merupakan kesimpulan skripsi ini, mengenai eksekusi hak tanggunan melalui pengadilan atau eksekusi langsung akibat dari adanya wanprestasi di PT Bank BNI Syariah. Eksekusi hak tanggungan dapat terlaksana apabila bukti kepemilikan atas suatu hak atas tanah tersebut telah sah secara hukum dilakukan pembebanan hak tanggungan peringkat pertama yang dibuktikan dengan terbitnya dokumen hukum berupa sertipikat hak tanggungan. Di dalam pertimbangannya majelis hakim tersebut berpendapat bahwa pelaksanaan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut tidak dapat serta merta dilakukan melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu dengan demikian pelaksanaan eksekusi hak tanggungan harus mendapatkan persetujuan dari pengadilan terlebih dahulu.

1.  UEU-Undergraduate-17770-Cover.Image.Marked.pdf - 181 KB
2.  UEU-Undergraduate-17770-Halaman Pengesahan.Image.Marked.pdf - 408 KB
3.  UEU-Undergraduate-17770-Halaman Persetujuan Publikasi.Image.Marked.pdf - 412 KB
4.  UEU-Undergraduate-17770-Halaman Persetujuan.Image.Marked.pdf - 351 KB
5.  UEU-Undergraduate-17770-Halaman Pernyataan Orisinalitas.Image.Marked.pdf - 527 KB
6.  UEU-Undergraduate-17770-Abstrak.Image.Marked.pdf - 147 KB
7.  UEU-Undergraduate-17770-Kata Pengantar.Image.Marked.pdf - 149 KB
8.  UEU-Undergraduate-17770-Daftar Isi.Image.Marked.pdf - 149 KB
9.  UEU-Undergraduate-17770-Daftar Pustaka.Image.Marked.pdf - 151 KB
10.  UEU-Undergraduate-17770-BabI.Image.Marked.pdf - 188 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PROBLEMATIKA DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN YANG DISEBABKAN UPAYA HUKUM PERLAWANAN (Studi Kasus Penetapan No. 62/PEN.EKS/APHT/2007/PN.TNG., jo. No. 22/PDT.BTH/2008/PN.TNG., jo. No. 74/PDT/2008/PT.BTN)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ