SANKSI TINDAK PIDANA MEMUNGUT ATAU MEMANEN HASIL USAHA PEKEBUNAN (ANALISA PUTUSAN NEGERI SIMALUNGUN NOMOR: 590/PID.B/2019/PN.SIM TANGGAL 15 JANUARI 2020)

Salah satu tindak pidana yang terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pencurian atau tindak pidana memungut hasil usaha perkebunan tanpa izin. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pada kesempatan ini Penulis menganalisa sebuah putusan pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Simalunggun Nomor 590/Pid.B/2019/PN.Sim tanggal 15 Januari 2020. Menurut analisa Penulis, hakim dalam perkara tersebut telah salah dalam menerapkan hukumnya karena saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan dalam perkara tersebut, tidak ada satu pun yang melihat perbuatan pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Kalau pun ada saksi, saksi tersebut tidak kuat karena hanya ada satu orang saksi. Dalam isitilah hukum disebut Unus Testis Nullus Testis, artinya satu saksi dianggap nol saksi. Kemudian saksi-saksi di persidangan merupakan saksi yang memperoleh keterangan dari saksi yang lainnya. jadi tidak mengalami sendiri peristiwa pidananya, atau disebut testimonium de auditu. Tentu saja saksi semacam ini tidak dapat dipakai oleh hakim untuk menghukum terdakwa. Seharusnya Para Penegak hukum terutama hakim dalam mengambil keputusan harus benar-benar memeriksa perkara sesuai alat bukti, dasar-dasar hukum dan asas-asas hukum agar putusan hakim tidak mencederai rasa keadilan di masyarakat. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka penulis merasa tertarik untuk menganalisa putusan hakim dimaksud dan Penulis memberi judul skripsinya : ��Sanksi Tindak Pidana Memungut Atau Memanen Hasil Usaha Perkebunan (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 590/PID/B/2019/PN.SIM Tanggal 15 Januari 2020). Penulis melakukan analisa yuridis terhadap Putusan Pengadilan terkait dengan menggunakan penelitian normatif, yaitu melakukan penelitian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur bacaan lainnya. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisa bagaimana penerapan hukum dalam tindak pidana memungut atau memanen hasil usaha perkebunan. Penulis mengharapkan ke depannya para penegak hukum lebih cermat lagi dalam menentukan kesalahan terdakwa dan menolak keterangan saksi-saksi yang tidak melihat langsung kejadian perkara pidana.

1.  UEU-Undergraduate-19660-COVER.Image.Marked.pdf - 2318 KB
2.  UEU-Undergraduate-19660-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 454 KB
3.  UEU-Undergraduate-19660-HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 507 KB
4.  UEU-Undergraduate-19660-HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 434 KB
5.  UEU-Undergraduate-19660-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 354 KB
6.  UEU-Undergraduate-19660-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 261 KB
7.  UEU-Undergraduate-19660-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 243 KB
8.  UEU-Undergraduate-19660-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 262 KB
9.  UEU-Undergraduate-19660-BAB1.Image.Marked.pdf - 579 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• PERBANDINGAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG N0. 2743 K/PID.SUS/2010)
• UNSUR KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-XI/2013 TENTANG PASAL 335 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
• TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DI LAKUKAN ANGGOTA TNI TERHADAP WARGA NEGARA SIPIL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 271-K/PM II-08/AD/XI/2014)
• PENERAPAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 1046 K/PID.SUS/2017)
• PENYULUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN