TINJAUAN YURIDIS BERBASIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2016 MENGENAI STATUS DOSEN PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG BERUBAH STATUS MENJADI PERGURUAN TINGGI NEGERI

Skripsi ini membahas terkait perubahan status Perguruan Tinggi Swasta yang berubah status menjadi Perguruan Tinggi Negeri Baru banyak menimbulkan masalah dari kebijakan baru pemerintah ini baik yang bersifat internal, sehingga permasalahan yang timbul yaitu perubahan status Dosen yang tidak memiliki perlindungan hukum atas peralihan Perguruan Tinggi. Penelitian ini, mengemukakan permasalahan yaitu: 1). Bagaimana akibat hukum terhadap status Dosen; 2). Bagaimana perlindungan hukum terhadap Dosen pada Perguruan Tinggi Swasta yang berubah status menjadi Perguruan Tinggi Negeri. Penulisan ini menggunakan metode penulisan hukum normatif, penuilis akan melakukan penelitian berdasarkan data-data yang didapat melalui studi keperpustakaan seperti buku-buku serta peraturan perundang-undangan. Dalam metode ini Penulis mendapat jawaban terkait status Dosen yang diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan Praturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Baru akibat perubahan statua Perguruan Tinggi dan perlindungan hukum yang diperoleh oleh Dosen yang beralih status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada perubahan statua Perguruan Tinggi adalah gaji, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi

1.  UEU-Undergraduate-17451-cover.Image.Marked.pdf - 541 KB
2.  UEU-Undergraduate-17451-pengesahan.Image.Marked.pdf - 172 KB
3.  UEU-Undergraduate-17451-publikasi.Image.Marked.pdf - 202 KB
4.  UEU-Undergraduate-17451-persetujuan.Image.Marked.pdf - 169 KB
5.  UEU-Undergraduate-17451-pernyataan.Image.Marked.pdf - 172 KB
6.  UEU-Undergraduate-17451-abstrak.Image.Marked.pdf - 376 KB
7.  UEU-Undergraduate-17451-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 451 KB
8.  UEU-Undergraduate-17451-daftar isi.Image.Marked.pdf - 475 KB
9.  UEU-Undergraduate-17451-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 513 KB
10.  UEU-Undergraduate-17451-bab1.Image.Marked.pdf - 1268 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN