PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMBERIAN INFORMASI YANG MEMILIKI MUATAN KESUSILAAN MELALUI INFORMASI DAN DOKUMEN ELEKTRONIK (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 574 K/PID.SUS/2018 PADA KASUS BAIQ NURIL MAKNUN)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus Baiq Nuril Maknun yang dituduh melanggar Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dituduh mendistribusikan rekaman yang berisi kesusilaan. Di Pengadilan Negeri Mataram diputus tidak bersalah, ditingkat Kasasi Mahkamah Agung memvonis bersalah kepada Baiq Nuril Maknun dengan hukuman penjara 6 bulan dan denda Rp. 500,000,000 subsider 3 bulan kurungan dengan Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018. Baiq Nuril mengajukan Peninjauan Kembali dan Mahkamah Agung menolak Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Baiq Nuril Maknun. Lalu Baiq Nuril Maknun dibebaskan melalui Amnesti tahun 2019. Penulisan ini memiliki rumusan masalah Analisis Hukum Penyebaran konten Asusila sebagai Alat Bukti Elektronik menurut KUHP, KUHAP dan UU ITE dan Analisis atas pertimbangan hakim dalam kasus Baiq Nuril Maknun putusan kasasi nomor 574 K/Pid.Sus/2018, ditinjau berdasarkan Undang � undang 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang � undang 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengenai Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (the statute approach), pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP tidak mengatur tentang alat bukti elektronik. Namun, Pasal 44 huruf a UU ITE Tahun 2016 menerima alat bukti yang diatur pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP untuk dijadikan alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan dalam perkara pidana terkait tindak pidana "Penyebaran konten Asusila�. Di dalam kasus tersebut, seharusnya korban mendapatkan perlindungan hukum agar tercapainya suatu keadilan.

1.  UEU-Undergraduate-17454-cover.Image.Marked.pdf - 233 KB
2.  UEU-Undergraduate-17454-pengesahan.Image.Marked.pdf - 460 KB
3.  UEU-Undergraduate-17454-publikasi.Image.Marked.pdf - 610 KB
4.  UEU-Undergraduate-17454-persetujuan.Image.Marked.pdf - 431 KB
5.  UEU-Undergraduate-17454-pernyataan.Image.Marked.pdf - 439 KB
6.  UEU-Undergraduate-17454-abstrak.Image.Marked.pdf - 400 KB
7.  UEU-Undergraduate-17454-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 329 KB
8.  UEU-Undergraduate-17454-daftar isi.Image.Marked.pdf - 407 KB
9.  UEU-Undergraduate-17454-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 410 KB
10.  UEU-Undergraduate-17454-bab1.Image.Marked.pdf - 526 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN