PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL HUTAN DAN SANKSI HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG MEMUNGUT TANPA IZIN YANG SAH (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 99/PID.B/LH/2017/PN PTI.)

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya dengan sumber daya hutan yang luas. Pemanfaatan sumber daya hutan guna kepentingan dan kemakmuran serta kemajuan negara. Dalam pemanfaatan hasil hutan diperlukan perizinan yang mengatur pemanfaatan hasil hutan seperti Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) agar pemanfaatan hasil hutan dapat dilakukan secara teratur dengan tetap menjaga kelestariannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait Penerapan Terhadap Pemungut Kayu Tanpa Izin Yang Sah serta Pencurian Kayu Yang Diangkut Tanpa Izin di dalam Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2017/PN Pti. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pembahasannya menguraikan penerapan hukum terhadap pemungut kayu tanpa izin yang sah berdasarkan putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2017/PN Pti dan perlindungan hukum terhadap pemungut hasil hutan dalam putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2017/PN Pti. Maka dengan ini penulis menyimpulkan bahwa dalam penerapan hukum terhadap pemungut kayu tanpa izin yang sah berdasarkan putusan tersebut masih kurang tepat karena Majelis Hakim seharusnya mendakwakan Pasal 87 ayat (3) Undang-undang No. 18 tahun 2013 dan bukan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 18 tahun 2013.Kemudian mengenai perlindungan hukum terhadap pemungut hasil hutan dalam putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2017/PN Pti tidak tercapai, mengingat masyarakat sekitar hutan sangat bergantung mata pencahariannya dalam pemanfaatan hasil hutan, sebagaimana telah diatur perlindungan tersebut didalam Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

1.  UEU-Undergraduate-24165-COVER.Image.Marked.pdf - 223 KB
2.  UEU-Undergraduate-24165-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 439 KB
3.  UEU-Undergraduate-24165-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 340 KB
4.  UEU-Undergraduate-24165-HALAMAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 382 KB
5.  UEU-Undergraduate-24165-HALAMAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 313 KB
6.  UEU-Undergraduate-24165-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 122 KB
7.  UEU-Undergraduate-24165-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 295 KB
8.  UEU-Undergraduate-24165-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 416 KB
9.  UEU-Undergraduate-24165-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 530 KB
10.  UEU-Undergraduate-24165-BAB1.Image.Marked.pdf - 632 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN