EKSEKUSI TERHADAP ASET NEGARA YANG MENJADI BUDEL PAILIT BUMN YANG DINYATAKAN PAILIT (STUDI PUTUSAN NO.5/ PKPU/2014/PN.NIAGA.SBY TANGGAL 18 MEI 2015 JIS PUTUSAN NO.1/PDT.SUS. PEMBATALANPERDAMAIAN/2018/PN.NIAGA.SBY TANGGAL 25 SEPTEMBER 2018 DAN PUTUSAN NOMO

Dalam kehidupan manusia memerlukan kebutuhan yang harus terpenuhi agar dapat melangsungkan kehidupanya. Salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi adalah kebutuhan mendapatkan uang. Begitu juga dengan badan hukum atau perusahaan yang juga membutuhkan uang sebagai bentuk pembiayaan terhadap kegiatan usahanya untuk dipasarkan terhadap konsumen. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan sebuah badan usaha yang dikelola secara langsung oleh pemerintah di bawah payung hukum Undang � Undang No 19 tahun 2003. Seringkali terdapat Badan Umum Milik Negara yang mengalami permasalahan dengan utang (kewajiban). Rumusan Masalah adalah Bagaimana status hukum perusahaan Badan Umum Milik Negara yang seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Negara? Dan Bagaimanakah eksekusi terhadap aset negara yang menjadi budel pailit BUMN yang dinyatakan pailit (Studi Putusan No.5/PKPU/ 2014/PN.Niaga.Sby Jis Putusan No.1/Pdt.Sus. PembatalanPerdamaian/2018/ Pn.Niaga.Sby dan Putusan Nomor 43 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2019). Metode penelitian menggunakan tipe penelitian normative dengan sifat penelitian Deskriptif analitis dan alat pengumpulan data studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengajuan kepailitan oleh kreditor perorangan terhadap PT.Kertas Leces yang merupakan Badan Umum Milik Negara yang bergerak dibidang publik yang modalnya terbagi atas saham telah diterima oleh Majelis Hakim. Kesimpulan : bahwa oleh karena PT.Kertas Leces merupakan Badan Umum Milik Negara yang terbagi atas saham maka kreditor perorangan mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pailit dan Terhadapt asset Negara dapat diletakan di sita umum dan mengesampingkan ketentuan Pasal 50 UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, karena kekayaan Debitor Termohon Pembatalan Perdamaian PT. Kertas Leces (Persero) bukan merupakan kekayaan negara dan tidak dapat dikategorikan sebagai keuangan Negara.

1.  UEU-Undergraduate-17468-cover.Image.Marked.pdf - 230 KB
2.  UEU-Undergraduate-17468-pengesahan.Image.Marked.pdf - 389 KB
3.  UEU-Undergraduate-17468-publikasi.Image.Marked.pdf - 446 KB
4.  UEU-Undergraduate-17468-persetujuan.Image.Marked.pdf - 356 KB
5.  UEU-Undergraduate-17468-pernyataan.Image.Marked.pdf - 385 KB
6.  UEU-Undergraduate-17468-abstrak.Image.Marked.pdf - 457 KB
7.  UEU-Undergraduate-17468-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 459 KB
8.  UEU-Undergraduate-17468-daftar isi.Image.Marked.pdf - 464 KB
9.  UEU-Undergraduate-17468-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 601 KB
10.  UEU-Undergraduate-17468-bab1.Image.Marked.pdf - 586 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• ANALISA TERHADAP PENGUASAAN NEGARA ATAS SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 002/PUU-I/2003)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ