� PENERAPAN UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN TERHADAP BATASAN KAWASAN HUTAN ADAT �
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 2095 K/PID.SUS.LH/2017)

UPT. PERPUSTAKAAN Universitas Esa Unggul Kampus Emas UEU - Jakarta Barat
Phone	:	021-5674223, ext 282
Fax	:
E-mail	:	[email protected]
Website	:	http://library.esaunggul.ac.id
Support (Customer Service) :
[email protected]

Welcome..guys!

Have a problem with your access?
Please, contact our technical support below:

LIVE SUPPORT

Astrid Chrisafi

! ATTENTION !

To facilitate the activation process, please fill out the member application form correctly and completely

Registration activation of our members will process up to max 24 hours (confirm by email). Please wait patiently

Still Confuse?
Please read our User Guide

UEU » Undergraduate Theses » Hukum
Posted by [email protected] at 04/12/2020 13:59:49 • 467 Views

� PENERAPAN UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN TERHADAP BATASAN KAWASAN HUTAN ADAT � (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 2095 K/PID.SUS.LH/2017)

Created by :
DANA YULFIANI ( 20160401151 )

Subject:	KEHUTANAN BATAS HUTAN ADAT
Alt. Subject :	FORESTRY BORDERS CUSTOMARY FOREST
Keyword:	Hutan Hutan Indonesia Masyarakat Hutan Adat

Description:

Hutan Indonesia merupakan karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia merupakan unsur utama system penyangga kehidupan manusia dan merupakan modal dasar pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia berkembang secara seimbang dan dinamis. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada Pasal 1 butir 6 dalam ketentuan umum dikatakan, �Hutan adat adalah hutan negara yang berada di wilayah masyarakat hukum adat.� Artinya, sebenarnya negara mengakui adanya wilayah masyarakat hukum adat walaupun hutan adat diklasifikasikan sebagai kawasan hutan negara. Aktivitas di sekitar hutan, dibina melalui berbagai kegiatan hutan kemasyarakatan dan aktivitas manusia didalam kawasan hutan, dibina melalui program yang terkait pengendalian kegiatan perladangan berpindah dan perambahan hutan. Tujuan pengendalian tersebut yaitu untuk mengubah perilaku dari upaya berladang berpindah dan merambah hutan, untuk dibina menjadi petani yang menetap. Sekaligus meningkatkan kesejahteraan hidupnya disamping menjaga kelestarian sumber daya hutan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menitikberatkan pada setiap kerusakan hutan di Indonesia yang dilakukan oleh suatu kelompok terstruktur terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih. Namun, tidak sedikit dari beberapa orang yang menjadi korban atas penyimpangan dari Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 sebagai suatu bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan. Dengan demikian, pemanfaatan dan penggunaan hutan harus dilakukan secara terrencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat.

Contributor	:	Much Nurachmad,ST,SH,M.Hum
Date Create	:	04/12/2020
Type	:	Text
Format	:	PDF
Language	:	Indonesian
Identifier	:	UEU-Undergraduate-20160401151
Collection ID	:	20160401151

Source :
Undergraduate Theses of Law

Relation Collection:
Fakultas Ilmu Hukum

Coverage :
Civitas Akademika Universitas Esa Unggul

Rights :
@perpustakaan Universitas Esa Unggul 2020

Publication URL :
https://digilib.esaunggul.ac.id/penerapan-undang-undang-nomor-41-tahun-1999-tentang-kehutanan-terhadap-batasan-kawasan-hutan-adat-studi-kasus-putusan-nomor-2095-kpidsuslh2017-17482.html

[ Free Download - Free for All ]