PENERAPAN SANKSI ETIK PROFESI POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (STUDI PUTUSAN NOMOR:12/PID.B/2015/PN.TJG).

Penerapan Sanksi Etik Profesi Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN.Tjg). Masalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh anggota polri ini ada aturannya mengenai bagaimana jika ada seorang anggota polri yang melakukan tindak pidana serta melanggar aturan Kode Etik Profesi Polri. Hal ini yang ditakutkan jika akan terjadinya lagi seperti ini lagi, maka penulis menjadikan permasalahnya tentang bagaimana sanksi kode etik profesi polri terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana penggelapan dan bagaimana implementasi sanksi kode etik profesi polri terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana penggelapan terhadap Putusan Nomor: 12/Pid.B/2015/PN.Tjg. adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi kode etik profesi polri terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana penggelapan dan untuk mengetahui implementasi sanksi kode etik profesi polri terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana penggelapan terhadap Putusan Nomor:12/Pid.B/2015/PN.Tjg. Dalam menyusun skripsi ini penulis mempergunakan sifat penelitian hukum normatif, dimana penulis akan melakukan penelitian berdasarkan data-data yang didapat melalui studi keperpustakaan seperti buku-buku serta peraturan perundang-undangan. menurut penulis sanksi yang akan diberikan kepada terdakwa ialah sanksi Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH), karena terdakwa melanggar aturan Kode Etik Profesi Polri.

1.  UEU-Undergraduate-17483-cover.Image.Marked.pdf - 231 KB
2.  UEU-Undergraduate-17483-pengesahan.Image.Marked.pdf - 314 KB
3.  UEU-Undergraduate-17483-publikasi.Image.Marked.pdf - 388 KB
4.  UEU-Undergraduate-17483-persetujuan.Image.Marked.pdf - 283 KB
5.  UEU-Undergraduate-17483-pernyataan.Image.Marked.pdf - 302 KB
6.  UEU-Undergraduate-17483-abstrak.Image.Marked.pdf - 1292 KB
7.  UEU-Undergraduate-17483-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 1363 KB
8.  UEU-Undergraduate-17483-daftar isi.Image.Marked.pdf - 1305 KB
9.  UEU-Undergraduate-17483-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 1364 KB
10.  UEU-Undergraduate-17483-bab1.Image.Marked.pdf - 1475 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN