ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG MENGABAIKAN BUKTI SURAT DALAM MEMUTUS PERKARA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR:1124 K/PDT.SUS-PHI/2017)

Dalam pembuktian terkait Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial, Hukum yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, sesuai yang daitur di dalam pasal 57 UUPHI. Hukum Pembuktian Perkara Perdata merupakan bagian yang sangat penting dari Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Perdata secara Umum merupakan peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim dalam hal dipengadilan yang sejak diajukan gugatan, diperiksanya gugatan, diputuskanya sengketa sampai pelaksanaan putusan hakim. Namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn yang diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 1124 K/Pdt.Sus-PHI/2017 mengabaikan alat bukti surat yang secara sah menurut Hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan masalah Yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum. Permasalan yang berkaitan dengan kekuatan alat bukti pada perselisihan hubungan industrial dalam putusan pengadilan. Kemudian menganalisa apakah penerapan hukum tersebut sudah tepat sesuai Pasal 164 HIR, 284 RBg, dan Pasal 1866 KUHPerdata. Kekuatan alat bukti surat menduduki hirarki pertama dalam Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata, yang seharusnya menjadi penilaian hakim yang utama dalam memutus suatu putusan dalam ruanglingkup acara perdata, Kepastian hukum akan terlanggar apabila hakim memutus suatu putusan bertentangan pada konsep-konsep hukum, mengingat putusan hakim akan dijadikan sebagai produk hukum baru dan menjadi sumber hukum tertulis yaitu Yurispridensi. Oleh karenanya hakim dalam memutus suatu perkara haruslah bersandar dan menerapkan konsep-konsep hukum yang berlaku dalam putusanya. Sehingga terkandung niai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang menjadi landasan utama dalam membuat hukum baru.

1.  UEU-Undergraduate-17485-cover.Image.Marked.pdf - 214 KB
2.  UEU-Undergraduate-17485-pengesahan.Image.Marked.pdf - 273 KB
3.  UEU-Undergraduate-17485-publikasi.Image.Marked.pdf - 283 KB
4.  UEU-Undergraduate-17485-persetujuan.Image.Marked.pdf - 266 KB
5.  UEU-Undergraduate-17485-pernyataan.Image.Marked.pdf - 275 KB
6.  UEU-Undergraduate-17485-abstrak.Image.Marked.pdf - 223 KB
7.  UEU-Undergraduate-17485-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 219 KB
8.  UEU-Undergraduate-17485-daftar isi.Image.Marked.pdf - 481 KB
9.  UEU-Undergraduate-17485-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 508 KB
10.  UEU-Undergraduate-17485-bab1.Image.Marked.pdf - 493 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN