STATUS HUKUM ASET PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN PAILIT BERUPA TANAH/BANGUNAN YANG TELAH DIPERJUALBELIKAN BERDASARKAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 850 K/PDT.SUS-PAILIT/2017 JO PUTUSAN NO. 11/G.LAIN-LAIN/2015/PN.NIAGA.SBY)

Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap hunian/rumah. menyebabkan, maraknya jual beli rumah dan tanah yang dilakukan pada saat rumah masih berada dalam tahap perencanaan. Pelaksanaan jual beli rumah yang seperti itu dilakukan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (�PPJB�). PPJB sebenarnya dapat memberikan dampak positif karena menjadi pemasukan dana dari masyarakat ke developer. Namun, bagaimana bila developer wanprestasi? Maka penelitian ini akan mengkaji rumusan masalah : Apakah jual beli tanah/bangunan berdasarkan PPJB telah memberikan hak kepemilikan atas tanah/bangunan bagi pembeli; dan dan Bagaimana status hukum aset perseroan terbatas yang dinyatakan pailit berupa tanah/bangunan yang telah diperjualbelikan berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli menurut UUK-PKPU berdasarkan Putusan No. 850 K/Pdt.sus-pailit/2017 jo Putusan No. 11/G.lain-lain/2015/PN.Niaga.Sby. Dengan menggunakan Metode Tipe penelitian normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis. Hasil penelitian menunjukan bahwa : Status hukum aset perseroan pailit yang terikat perjanjian pengikatan jual beli menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan bagian dari harta pailit atau boedel pailit dan berada dalam penguasaan kurator dan kemudian dilakukan pemberesan terdahap utang debitor pailit kepada para kreditornya namun, Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 850 K/pdt.sus-pailit/2017 Majelis Hakim mengedepankan perspektif keadilan hukum korektif untuk melindungi kepentingan para kreditor dari PT Ladang Rizky Jaya Sentosa. dengan mengesahkan peralihan hak atas tanah/bangunan kepada para pembeli/konsumen (kreditor) karena Majelis Hakim berpandangan harus ada perlindungan hukum terhadap kreditor yang beritikad baik dalam melakukan perjanjian selama perjanjian tersebut memenuhi unsur pasal 1320 KUHPerdata.

1.  UEU-Undergraduate-17488-cover.Image.Marked.pdf - 223 KB
2.  UEU-Undergraduate-17488-pengesahan.Image.Marked.pdf - 355 KB
3.  UEU-Undergraduate-17488-publikasi.Image.Marked.pdf - 453 KB
4.  UEU-Undergraduate-17488-persetujuan.Image.Marked.pdf - 357 KB
5.  UEU-Undergraduate-17488-pernyataan.Image.Marked.pdf - 380 KB
6.  UEU-Undergraduate-17488-abstrak.Image.Marked.pdf - 498 KB
7.  UEU-Undergraduate-17488-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 488 KB
8.  UEU-Undergraduate-17488-daftar isi.Image.Marked.pdf - 429 KB
9.  UEU-Undergraduate-17488-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 525 KB
10.  UEU-Undergraduate-17488-bab1.Image.Marked.pdf - 588 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, AKTIVITAS DAN SOLVABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM PADA SEKTOR INDUSTRI KELAPA SAWIT DI BURSA EFEK INDONESIA
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ