ANALISIS TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 854/PID.B/2019/PN JKT.UTR)

Teknologi Informasi selain memiliki andil dalam peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Salah satunya ialah tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan di media elektronik. Dalam skripsi ini penulis mengangkat permasalahan tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik dalam Putusan Nomor 854/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr. Tujuan permasalahan tersebut untuk mengetahui mengetahui analisis hukum atas tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik dalam Putusan Nomor 854/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr. dan untuk mengetahui perbedaan Putusan Nomor 854/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr dengan putusan lain dalam kasus tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara normatif. Penulis tidak sependapat dengan putusan hakim terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik yang dinilai tidak melihat fakta persidangan yang terjadi. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik adalah Pasal 27 ayat (4) juncto Pasal 45 ayat (4) UU ITE. Peraturan yang sifatnya umum (lex generalis) apabila ada peraturan yang mengatur dan memiliki sifat yang lebih khusus (lex Specialis) maka peraturan yang sifatnya khusus tersebut yang digunakan.

1.  UEU-Undergraduate-16845-COVER.Image.Marked.pdf - 387 KB
2.  UEU-Undergraduate-16845-PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 985 KB
3.  UEU-Undergraduate-16845-PERNYATAAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 770 KB
4.  UEU-Undergraduate-16845-PERSETUJUAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 849 KB
5.  UEU-Undergraduate-16845-PERSETUJUAN SKRIPSI.Image.Marked.pdf - 914 KB
6.  UEU-Undergraduate-16845-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 699 KB
7.  UEU-Undergraduate-16845-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 723 KB
8.  UEU-Undergraduate-16845-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 626 KB
9.  UEU-Undergraduate-16845-BABI.Image.Marked.pdf - 940 KB
10.  UEU-Undergraduate-16845-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 822 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• PERBANDINGAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG N0. 2743 K/PID.SUS/2010)
• UNSUR KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-XI/2013 TENTANG PASAL 335 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
• TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DI LAKUKAN ANGGOTA TNI TERHADAP WARGA NEGARA SIPIL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 271-K/PM II-08/AD/XI/2014)
• PENERAPAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 1046 K/PID.SUS/2017)
• PENYULUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• PERBANDINGAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG N0. 2743 K/PID.SUS/2010)
• UNSUR KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-XI/2013 TENTANG PASAL 335 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
• TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DI LAKUKAN ANGGOTA TNI TERHADAP WARGA NEGARA SIPIL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 271-K/PM II-08/AD/XI/2014)
• PENERAPAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 1046 K/PID.SUS/2017)
• PENYULUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN