PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) MENJADI DASAR PENGHAPUS PIDANA ( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KPN)

Dalam hukum pidana perlu dikemukakan materi tentang alasan-alasan yang mengecualikan dijatuhkannya hukuman, karena menurut Utrecht, Undang-undang pidana seperti undang-undang lainnya mengatur hak-hak yang umum dan yang akan terjadi (mungkin akan terjadi). Sehingga, masih menurut Utrecht, undang-undang pidana mengatur hal-hal yang bersifat abstrak dan hipotesis. Berdasarkan sifatnya ini maka undang-undang pidana mengandung kemungkinan akan dijatuhkannya hukuman yang adil bagi orang-orang tertentu yang mungkin saja tidak bersalah, meskipun orang tersebut melakukan suatu tindakan sesuai dengan lukisan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana. Dengan demikian materi ini menjadi penting untuk memperoleh kepastian dan keadilan hukum dalam penyelesaian suatu perkara pidana. Seperti yang terjadi pada kasus Mochamad Zainul Afandik Als.Fandik Bin Saruji dalam Putusan perkara nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN. Fandik di putus pidana dengan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 ( satu) tahun karena membunuh orang yang akan merampok nya dan mengancamkan memperkosa pacarnya. Berdasarkan uraian tersebut maka perbincangan mengenai masalah tersebut masih dipandang sangat penting dan aktual. dalam hal ini penulis akan menjelaskan suatu perbuatan dikatakan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Sehingga tidak terjadi lagi kasus seperti halnya di Kepanjen Malang tersebut terutama dalam tindak pidana pemerasan dengan ancaman. Persoalan tersebut sangat menarik untuk dikaji bagi perkembangan ilmu Hukum. Adapun kesimpulan penelitian mengenai Studi analisis pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Excess) dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian (Studi Analisis Putusan 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN) Maka dapat disimpulkan hasilnya yaitu digolongkan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Excess) dan memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang diatur dalam pasal 49 ayat 2 KUHP . dan seharusnya pelaku terbebas dari hukuman yang dijatuhkan.

1.  UEU-Undergraduate-17499-cover.Image.Marked.pdf - 290 KB
2.  UEU-Undergraduate-17499-pengesahan.Image.Marked.pdf - 418 KB
3.  UEU-Undergraduate-17499-publikasi.Image.Marked.pdf - 438 KB
4.  UEU-Undergraduate-17499-prsetujuan.Image.Marked.pdf - 435 KB
5.  UEU-Undergraduate-17499-pernyataan.Image.Marked.pdf - 453 KB
6.  UEU-Undergraduate-17499-abstrak.Image.Marked.pdf - 197 KB
7.  UEU-Undergraduate-17499-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 410 KB
8.  UEU-Undergraduate-17499-daftar isi.Image.Marked.pdf - 419 KB
9.  UEU-Undergraduate-17499-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 421 KB
10.  UEU-Undergraduate-17499-bab1.Image.Marked.pdf - 676 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERKARA TRAFFICKING MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINJAUAN YURIDIS PASAL 26A UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DALAM PROSES PEMBERIAN CUTI MENJELANG BEBAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I (DEWASA) TANGERANG
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DITAMPILKAN MELALUI MEDIA SMS (Analisa Putusan No. 23/Pid.B/2011/PN-JTH)
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA BARAT (Studi Kasus Perkara pidana No.1749/PID/B/2009/PN.JKT.BAR)