PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (STUDI BANDING ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA)

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) disebutkan bahwa Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pe mberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiiban para pihak. Sebagai suatu Undang-undang yang tujuannya memberikan perlindungan kepada Pekerja dalam mewujudkan kesejahteraan Pekerja dan keluarga, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan panduan mengenai Perjanjian Kerja. Pengertian perjanjian Kerja diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Secara yuridis kedudukan antara Pengusaha dan Pekerja adalah sama dan seimbang, tetapi secara sosial dan ekonomi kedudukan Pengusaha lebih kuat dibandingkan dengan Pekerja. Berkenaan dengan hal tersebut maka dalam rangka keseimbangan para pihak peranan Pemerintah diperlukan agar tidak terjadi eksploitasi Pengusaha terhadap Pekerja. Undang-Undang Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 telah merubah beberapa ketentuan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Penulis menganalisis perbedaan (perubahan) ketentuan tentang PKWT antara Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 TEntang UU Cipta Kerja

1.  UEU-Undergraduate-26552-COVER.Image.Marked.pdf - 341 KB
2.  UEU-Undergraduate-26552-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 734 KB
3.  UEU-Undergraduate-26552-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 545 KB
4.  UEU-Undergraduate-26552-HALAMAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 860 KB
5.  UEU-Undergraduate-26552-HALAMAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 562 KB
6.  UEU-Undergraduate-26552-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 385 KB
7.  UEU-Undergraduate-26552-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 386 KB
8.  UEU-Undergraduate-26552-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 443 KB
9.  UEU-Undergraduate-26552-DAFTRA PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 511 KB
10.  UEU-Undergraduate-26552-BAB1.Image.Marked.pdf - 544 KB

• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PENGARUH PENDIDIKAN FORMAL DAN LATIHAN TEKNIS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN TERHADAP PRODUKTIVITAS PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DITJEN PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
• PENSIUN DINI BERDASARKAN KETENTUAN KETENAGAKERJAAN INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123K/PDT.SUS/2012)
• ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK BERDASARKAN PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• PERLINDUNGAN HUKUM MENURUT UNDANG - UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEKERJA KARENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEBAGAI AKIBAT PENJUALAN SAHAM (AKUISISI) PERUSAHAAN PT. BIMA MITRA FARMA TANGERANG
• PERLINDUNGAN HUKUM MENURUT UNDANG - UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEKERJA KARENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEBAGAI AKIBAT PENJUALAN SAHAM (AKUISISI) PERUSAHAAN PT. BIMA MITRA FARMA TANGERANG
• ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK BERDASARKAN PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• PENGARUH PENDIDIKAN FORMAL DAN LATIHAN TEKNIS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN TERHADAP PRODUKTIVITAS PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DITJEN PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
• PENYULUHAN HUKUM KETENAGAKERJAAN PADA MASYARAKAT DESA MEKARBUANA, KARAWANG
• TINJAUAN YURIDIS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018 TERKAIT PENETAPAN UPAH PROSES RUMUSAN PERDATA KHUSUS