PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DIMEDIA SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2043/K/PID.SUS/2017)

Teknologi internet semakin menjadikan dunia seolah tiada batas. Semua orang yang mempunyai kesempatan untuk menyuarakan opininya dapat menggunakan internet tanpa hambatan. Walaupun ada banyak manfaat disadari internet juga dapat membawa masalah, seperti pengguna dapat mencemarkan nama baik seseorang atau lembaga, dapat memberi informasi yang tidak selalu benar. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dari kajian penulisan skripsi maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana pemidanaan terhadap tindak pidana penghinaan dan pencemaraan nama baik dimedia sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui jejaring social dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2043/K/Pid.Sus/2017? Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut (1) Penyebab terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik terdapat indikasi niat yang kurang baik yaitu ingin menyebarluaskan, mendistribusikan, data diri pribadi seseorang melalui media elektronik yaitu facebook, berdasarkan pasal Pasal 45 Ayat (1) juncto Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. dari segi esensi delik penghinaan dan dari sisi historis. Pertama, secara esensi penghinaan, pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sehingga nama baik orang tersebut tercemar atau rusak; (2) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan perkara penghinaan pencemaran nama baik, hakim harus memperhatikan akibat dari dampak perbuatan si pelaku sehingga mengakibatkan kerugian korban yang dimana dari suatu peristiwa perkara ini, korban sangat merasa dirugikan karena mengakibatkan usaha korban bisa bangkrut dan kepercayaan pelanggan terhadap korban yang menjadi pengusaha galon air jadi berkurang, hakim harus melihat dari sisi kemanusiaan dan keadilan, agar tercipta hukum yang equality before the law.

1.  UEU-Undergraduate-24213-COVER.Image.Marked.pdf - 217 KB
2.  UEU-Undergraduate-24213-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 450 KB
3.  UEU-Undergraduate-24213-HALAMAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 454 KB
4.  UEU-Undergraduate-24213-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 465 KB
5.  UEU-Undergraduate-24213-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 300 KB
6.  UEU-Undergraduate-24213-HALAMAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 519 KB
7.  UEU-Undergraduate-24213-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 215 KB
8.  UEU-Undergraduate-24213-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 235 KB
9.  UEU-Undergraduate-24213-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 233 KB
10.  UEU-Undergraduate-24213-BAB1.Image.Marked.pdf - 340 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERKARA TRAFFICKING MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINJAUAN YURIDIS PASAL 26A UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA BARAT (Studi Kasus Perkara pidana No.1749/PID/B/2009/PN.JKT.BAR)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PEMBANTU PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UU.NO.15 TAHUN 2003 (STUDI KASUS PUTUSAN NO.128/Pid.B/2010/JKT-SEL)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA