ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PEMILIHAN UMUM SERENTAK BERDASARKAN PASAL 22E UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden memiliki nilai Konstitusionalitas. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan cara melakukan beberapa inventarisasi terhadap putusan Mahakah Konstitusi yang telah menguji Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, menelaah teori-teori tentang pengambilan keputusan hakim Mahkamah Konstitusi yang berdasarkan pertimbangan hukum dalam pengambilan keputusan. Hasil Penelitian tentang Putusan Mahkamah Konstitusi ini menemukan bahwa, implikasi yurisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden memiliki nilai konstitusionalitas.

1.  UEU-Undergraduate-11119-cover.Image.Marked.pdf - 153 KB
2.  UEU-Undergraduate-11119-pengesahan.Image.Marked.pdf - 287 KB
3.  UEU-Undergraduate-11119-pernyataan.Image.Marked.pdf - 278 KB
4.  UEU-Undergraduate-11119-persetujuan.Image.Marked.pdf - 249 KB
5.  UEU-Undergraduate-11119-publikasi.Image.Marked.pdf - 342 KB
6.  UEU-Undergraduate-11119-abstrak.Image.Marked.pdf - 142 KB
7.  UEU-Undergraduate-11119-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 336 KB
8.  UEU-Undergraduate-11119-daftar isi.Image.Marked.pdf - 302 KB
9.  UEU-Undergraduate-11119-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 352 KB
10.  UEU-Undergraduate-11119-lampiran.Image.Marked.pdf - 563 KB
11.  UEU-Undergraduate-11119-bab1.Image.Marked.pdf - 638 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• ANALISA TERHADAP PENGUASAAN NEGARA ATAS SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 002/PUU-I/2003)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ