PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA KESALAHAN PEKERJA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 670 K/PDT.SUS-PHI/2019)

Pemutusan Hubungan Kerja menurut Imam Soepomo yang dikutip oleh Zainal Asikin menyatakan �Pemutusan hubungan kerja bagi buruh merupakan permulaan dari segala pengakhiran, permulaan dari berakhirnya mempunyai pekerjaan,permulaan dari berakhirnya kemampuan membiayai keperluan hidup sehari-hari baginya dan keluarganya,permulaan dari berakhirnya kemampuan menyekolahkan anak-anak dan sebagainya�.Hal tersebut berkaitan dengan penelitian yang akan penulis paparkan yaitu mengenai Pemutusan Hubungan Kerja karena kesalahan pekerja yang pada intinya bukan pekerja yang bersangkutan yang melakukan kesalahan melainkan pihak lain,dari sepenggal kronologi kasus tersebut maka penulis pun tertarik ingin mengkaji mengenai kesesuaian pemutusan hubungan kerja serta kompensasi yang harus diterima pekerja sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah normatif yaitu meneliti hukum dari sudut pandang internal dengan objek penelitiannya yaitu suatu norma hukum.Dari sepenggal kronologi kasus tersebut ada hal yang harus diperhatikan dalam memutus adanya pemutusan hubungan kerja ialah tidak diperbolehkan melanggar Hak Asasi Manusia yang berupa telah menghilangkan mata pencaharian dari seseorang yang terbukti tidak bersalah dan untuk memahami perihal kesesuaian alasan pemutusan hubungan kerja beserta kompensasinya dikaitkan dengan Undang-Undang ketenagakerjaan agar kedepannya para pemilik perusahaan tidak lalai dalam memenuhi hak para pekerjanya.

1.  UEU-Undergraduate-24020-COVER.Image.Marked.pdf - 139 KB
2.  UEU-Undergraduate-24020-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 362 KB
3.  UEU-Undergraduate-24020-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 323 KB
4.  UEU-Undergraduate-24020-HALAMAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 417 KB
5.  UEU-Undergraduate-24020-HALAMAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 308 KB
6.  UEU-Undergraduate-24020-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 177 KB
7.  UEU-Undergraduate-24020-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 178 KB
8.  UEU-Undergraduate-24020-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 172 KB
9.  UEU-Undergraduate-24020-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 229 KB
10.  UEU-Undergraduate-24020-BAB1.Image.Marked.pdf - 129 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN