PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA ALASAN PEKERJA MENOLAK MUTASI (STUDI KASUS : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 228K/PDT.SUS-PHI/2020)

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Perusahaan kepada Pekerja merupakan kejadian yang tidak dapat diterima oleh pihak Pekerja. Pemutusan Hubungan Kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan merupakan upaya terakhir setelah langkah yang ditempuh/dilakukan tidak membuahkan hasil. maka mengenai Pemutusan Hubungan Kerja itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengusaha dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan sesuai Pasal 153 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003. Karena Mutasi tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga menimbulkan banyak penafsiran yang sering dijadikan Pengusaha/Perusahaan untuk melepaskan kewajibanya terhadap Hak-Hak Pekerja/Buruh. Dengan demikian Adapun permasalahan dalam penulisan ini adalah tentang alasan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja yang menolak di Mutasi yang dilakukan oleh Perusahaan PT. Jumbo Power Internasional Cabang Semarang terhadap Pekerja (Rissa Irvanti) tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat 2 mengenai Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Adapun Permasalahan yang diangkat dalam Penelitian ini adalah apakah alasan Pemutusan Hubungan Kerja bagi Pekerja yang menolak di Mutasi telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Bagaimana kompensasi yang ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Agung (Nomor 228K/Pdt.Sus-PHI/2020) telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Penulisan Skripsi Penulis Menggunakan Metode Penelitian yang digunakan ialah Penelitian Normatif yang menggunakan Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Tersier.

1.  UEU-Undergraduate-24083-COVER.Image.Marked.pdf - 501 KB
2.  UEU-Undergraduate-24083-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 360 KB
3.  UEU-Undergraduate-24083-HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 388 KB
4.  UEU-Undergraduate-24083-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 380 KB
5.  UEU-Undergraduate-24083-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 218 KB
6.  UEU-Undergraduate-24083-HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 449 KB
7.  UEU-Undergraduate-24083-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 195 KB
8.  UEU-Undergraduate-24083-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 194 KB
9.  UEU-Undergraduate-24083-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 226 KB
10.  UEU-Undergraduate-24083-BAB1.Image.Marked.pdf - 195 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN