TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI KASUS ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS I TANGERANG)

Anak merupakan bagian dari kelompok rentan yang wajib dilindungi dan dipenuhi haknya. Setiap tahunnya, angka kasus pelecehan seksual terhadap anak tidak pernah memperlihatkan adanya penurunan. Maka, LPKA Kelas 1 Tangerang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Dalam rangka penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. baik adanya untuk diketahui. Penulis mengambil dua permasalahan yaitu mengenai bagaimana penyelesaian permasalahan untuk anak pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang dimana anak pelaku juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi yang diatur dalam UU SPPA. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Berdasarkan hasil analisis mengenai sistem perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak peraturan perundang-undangan secara keseluruhan dapat disimpulkan belum efektif. Sebab dalam praktik di lapangan, hukum ini tidak memuat mekanisme yang mengatur mengenai anak pelaku. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan khhususnya terhadap anak harus memperhatikan dan mempertimbangkan putusannya apakah putusannya tersebut sudah sangat adil bagi pelaku itu tersebut.

1.  UEU-Undergraduate-25388-COVER.Image.Marked.pdf - 133 KB
2.  UEU-Undergraduate-25388-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 315 KB
3.  UEU-Undergraduate-25388-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 308 KB
4.  UEU-Undergraduate-25388-HALAMAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 318 KB
5.  UEU-Undergraduate-25388-HALAMAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 301 KB
6.  UEU-Undergraduate-25388-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 125 KB
7.  UEU-Undergraduate-25388-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 207 KB
8.  UEU-Undergraduate-25388-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 288 KB
9.  UEU-Undergraduate-25388-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 222 KB
10.  UEU-Undergraduate-25388-BAB1.Image.Marked.pdf - 208 KB

• ANALISA YURIDIS PENGGUNAAN KEKUATAN ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN AKSI UNJUK RASA
• TINJAUAN YURIDIS PASAL 26A UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANAGAN MKRI YANG BAERSIFAT ULTRA PETITA
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENIPUAN AKIBAT TRANSAKSI JUAL � BELI BARANG MELALUI SARANA INTERNET
• TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN (Studi kasus Putusan No: 11/Pid.A/2007/PN.JKT.PST)
• TINJAUAN YURIDIS LEGAL STANDING PARTAI POLITIK SEBAGAI PEMOHON PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI
• TINJAUAN YURIDIS PP NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PP NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DIKAITKAN DENGAN ASAS-ASAS GOOD GOVERNANCE
• TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI ATAS KREDIT USAHA RAKYAT YANG MACET DI PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA ( ASKRINDO )
• ANALISIS YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DITINJAU DARI KUHAP DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS PERKARA NO. 1190/PID.B/2010/PN.TNG)