PENERAPAN HUKUMAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 66/PID.B/2017/PN GRT)

Hukum pidana merupakan sekumpulan aturan � aturan yang dibuat guna mengatur dan mengikat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, hukum pidana memiliki aturan yang berupa pidana atau sanksi. Dalam penelitian ini penulisan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penyandang disabilitas dibagi dalam bebearpa katagori yaitu : tunanetra merupakan penyandang cacat yang memiliki kekurangan dalam penglihatannya atau buta, tunarungu merupakan penyandang cacat dengan keterbatasan pendengaran atau dengan tuli, tunawicara penyandang cacat dengan keterbatasan untuk berbicara atau bisu, tuna grahita merupakan penyandang cacat mental, tunadaksa merupakan penyandang cacat yang memiliki keterbatasan terhadap fisiknya, tunalaras merupakan penyandang cacat dengan keterbatasan terhadap gangguan perilaku mereka. Metode penelitian ini berupa bahan bahan yang berasal dari perpustakaan serta bahan bahan data primer dan data sekunder, baik berupa Undang Undang dasar 1945 dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Undang undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvesi Mengenai Hak Hak Penyandang Disabilitas, dan peraturan serta dokumen yang terkait dengan penerapan hukum pidana dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penyandang disabilitas.

1.  UEU-Undergraduate-22622-COVER.Image.Marked.pdf - 171 KB
2.  UEU-Undergraduate-22622-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 325 KB
3.  UEU-Undergraduate-22622-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 300 KB
4.  UEU-Undergraduate-22622-HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 348 KB
5.  UEU-Undergraduate-22622-HALAMAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 318 KB
6.  UEU-Undergraduate-22622-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 202 KB
7.  UEU-Undergraduate-22622-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 205 KB
8.  UEU-Undergraduate-22622-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 146 KB
9.  UEU-Undergraduate-22622-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 270 KB
10.  UEU-Undergraduate-22622-BAB1.Image.Marked.pdf - 214 KB

• ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERKARA TRAFFICKING MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• TINJAUAN YURIDIS PASAL 26A UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA BARAT (Studi Kasus Perkara pidana No.1749/PID/B/2009/PN.JKT.BAR)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PEMBANTU PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UU.NO.15 TAHUN 2003 (STUDI KASUS PUTUSAN NO.128/Pid.B/2010/JKT-SEL)
• TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBANTUAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PUTUSAN No. 1066K/Pid.Sus/2008
• PERTANGGUNG-JAWABAN PIDANA PENGEMUDI ATAS KELALAIAN DITINJAU DARI KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 1844/PID.B/2010/PN.TNG.)
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN PENGURUS PERBANKAN YANG BERAKIBAT TERJADINYA PENYIMPANGAN TINDAK PIDANA HUKUM PERBANKAN ( STUDI KASUS PUTUSAN MA No.2152/Pid.sus/2008 )