PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS LAYANAN JASA USAHA PARKIR KENDARAAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 458 K/PDT.SUSBPSK/2017)

Seiring dengan berkembangnya aktivitas manusia, alat transportasi erat kaitannya dengan jasa parkir atau sarana parkir. Terlebih kita yang mempunyai kendaraan pribadi seperti mobil atau pun sepeda motor, layanan jasa parkir menjadi sesuatu hal yang sangat dibutukan dalam rangka menunjang kenyamanan, keamanan, dan kelancaran aktivitas kita pengguna jasa parkir. Layanan jasa parkir itu sendiri merupakan salah satu wujud aktivitas pemberian jasa terhadap konsumen dalam menitipkan kendaraan bermotor di suatu tempat tertentu yang telah disediakan kemudian membayarkan dengan jumlah tertentu atau yang telah disepakati kepada pihak pengelola jasa parkir Dengan adanya jasa usaha parkir yang di kelola oleh lembaga atau perusahaan tertentu, kita sebagai masyarakat mempercayakan keamanan penitipan kendaraan bermotor kita untuk dijaga oleh pengelola parkir. Namun pada kenyataannya, sering terjadi dan ditemui di lapangan bahwa konsumen jasa parkir itu sering kali dirugikan oleh pengelola jasa parkir, seperti halnya pada kerusakan dan bahkan sampai kehilangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan perjanjian parkir yang dianggap sebagai klausula baku atau pengalihan tanggung jawab dan penyelesaian sengketa atas kasus yang terjadi dilihat dari kronologi-kronologi kejadian dan putusan Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang menjangkau penelitian kepada prinsip-prinsip hukum serta sistematika hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum, dimana penelitian dikaji dengan cara meneliti bahan pustaka yang disebut dengan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian terhadap penerapan hukum dalam kasus ini yang mana masih banyak para pelaku usaha masih menggunakan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab dan bertentangan dengan Undang-Undang. Dan hasil dari penelitian ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung bahwa PT. Nusapala Parkir wajib bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan kendaraan mobil dan kehilangan barang di area parkir milik pengelola parkir.

1.  UEU-Undergraduate-23543-COVER.Image.Marked.pdf - 238 KB
2.  UEU-Undergraduate-23543-HALAMAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 307 KB
3.  UEU-Undergraduate-23543-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 322 KB
4.  UEU-Undergraduate-23543-HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI JURNAL.Image.Marked.pdf - 390 KB
5.  UEU-Undergraduate-23543-HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.Image.Marked.pdf - 333 KB
6.  UEU-Undergraduate-23543-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 227 KB
7.  UEU-Undergraduate-23543-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 225 KB
8.  UEU-Undergraduate-23543-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 248 KB
9.  UEU-Undergraduate-23543-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 224 KB
10.  UEU-Undergraduate-23543-BAB1.Image.Marked.pdf - 275 KB

• PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INTERNET DENGAN SISTEM PEMBAYARAN MELALUI REKENING BERSAMA (STUDI KASUS WWW.KASKUS.CO.ID)
• PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI KLAUSULA BAKU DALAM TIKET PESAWAT YANG MENGATUR MENGENAI PEMBATALAN (CANCEL) DAN/ATAU KETERLAMBATAN (DELAY)
• PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK PERALATAN MAKAN YANG MENGANDUNG MELAMIN PALSU
• ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN MASKAPAI LION PADA JASA PENERBANGAN BERTARIF MURAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
• DUALISME PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 659 K/Pdt.Sus/2012, Tertanggal 26 Maret 2013)
• PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI KLAUSULA BAKU DALAM TIKET PESAWAT YANG MENGATUR MENGENAI PEMBATALAN (CANCEL) DAN/ATAU KETERLAMBATAN (DELAY)
• PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK PERALATAN MAKAN YANG MENGANDUNG MELAMIN PALSU
• PERLINDUNGAN TERHADAP HAK KONSUMEN TERKAIT PENARIKAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT KREDIT MACET (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 571 K/Pdt.Sus-BPSK/2017)
• PERLINDUNGAN KEPADA PENGGUNA JASA BANDAR UDARA TERHADAP PELAYANAN RUANG TUNGGU YANG DIBERIKAN PENGELOLA BANDAR UDARA (Studi pada PT Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Halim Perdanakusuma)
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PENJUALAN MAKANAN DALAM KEMASAN YANG TIDAK LAYAK EDAR PADA FAMILYMART KOTABARU (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN.Ktb)