TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 351 AYAT 1 KUHP TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 49 KUHP TENTANG BELA PAKSA (NOODWEER) (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 372/PID.B/2020/PN PDG, TANGGAL 20 OKTOBER 2020)

Dalam Pasal 1 ayat 1 UU NRI di jelaskan bahwa Indonesia dalam menjalankan kekuasaanya harus berdasarkan hukum (UUD NRI 1945) dan apabila di kaitkan antara Hukum dan Keadilan kaitanya sangat erat. Dalam hal memberikan hukuman terhadap seseorang yang melakukan pemukulan yang mengakibatkan luka-luka dan memar dalam tindak pidana penganiayaan yang telah di atur dalam pasal 351 ayat 1 KUHP. Apabila seseorang melakukan penganiayaan untuk melakukan pembelaan diri serta kehormatan harta dan benda tidak bisa dijatuhkan sanksi pidana karena hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 49 KUHP (Noodweer). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dan metode analisis data yang telah terkumpul dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan bahan-bahan yang berasal dari perpustakaan serta bahan dari data primer dan data sekunder seperti: KUHP, KUHAP,UU No.16 Tahun 2004 tentang KRI dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Perpu, serta dokumen yang terkait dengan penerapan hukum pidana penganiayaan dan hal yang terkait dengan pasal 49 KUHP (Noodweer). Yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kasus penganiayaan di Teluk Bayur dengan Pasal 351 ayat 1 KUHP dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 372/.B/2020/Pn Pdg, tanggal 20 Oktober 2020 adalah terdakwa melakukan tindakan penganiayaan terhadap korban sesuai dengan unsur-unsur penganiayaan yang dijelaskan dalam pasal tersebut.

1.  UEU-Undergraduate-24057-COVER.Image.Marked.pdf - 246 KB
2.  UEU-Undergraduate-24057-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 1259 KB
3.  UEU-Undergraduate-24057-HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 1574 KB
4.  UEU-Undergraduate-24057-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 1268 KB
5.  UEU-Undergraduate-24057-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 295 KB
6.  UEU-Undergraduate-24057-HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 1513 KB
7.  UEU-Undergraduate-24057-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 241 KB
8.  UEU-Undergraduate-24057-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 304 KB
9.  UEU-Undergraduate-24057-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 359 KB
10.  UEU-Undergraduate-24057-BAB1.Image.Marked.pdf - 306 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN