ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 223/PID.B/2019/PN GIN)

Penganiayaan terhadap hewan adalah tindakan pidana dan sudah sewajarnya pelaku tersebut mendapatkan sanksi atas tindakannya. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan penjelasan Pasal 66 ayat (2) huruf.c, menjelaskan bahwasanya sebuah tindakan penganiayaan terhadap hewan adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memerlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan. Penganiayaan terhadap hewan pada dasarnya merupakan sebuah tindak pidana, dimana tindakan tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum, yang diatur dalam sebuah peraturan dalam bentuk undang-undang, serta memang sudah sepatutnya perbuatan tersebut dipidana karena penganiayaan termasuk juga sebuah kesalahan. Menurut Gary Francione yang merupakan salah satu pejuang hak asasi hewan menyatakan bahwa hewan tidak dapat digunakan sebagai sumber daya yang tunduk terhadap kendali manusia, atau lebih tepatnya hewan memiliki hak untuk tidak diperlakukan sebagai properti. yang digunakan hanya untuk mendapatkan sebuah benefit bagi masyarakat. Ketentuan tentang penganiayaan terhadap hewan diatur pada peraturan perundang-undangan seperti Pasal 302 dan Pasal 540 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

1.  UEU-Undergraduate-24822-Cover.Image.Marked.pdf - 138 KB
2.  UEU-Undergraduate-24822-Halaman Pengesahan.Image.Marked.pdf - 291 KB
3.  UEU-Undergraduate-24822-Halaman Persetujuan.Image.Marked.pdf - 271 KB
4.  UEU-Undergraduate-24822-Halaman persetujuan publikasi.Image.Marked.pdf - 338 KB
5.  UEU-Undergraduate-24822-Halaman Pernyataan Keaslian.Image.Marked.pdf - 287 KB
6.  UEU-Undergraduate-24822-Abstrak.Image.Marked.pdf - 217 KB
7.  UEU-Undergraduate-24822-Kata Pengantar.Image.Marked.pdf - 307 KB
8.  UEU-Undergraduate-24822-Daftar isi.Image.Marked.pdf - 172 KB
9.  UEU-Undergraduate-24822-Daftar Pustaka.Image.Marked.pdf - 305 KB
10.  UEU-Undergraduate-24822-Bab1.Image.Marked.pdf - 222 KB

• ANALISA YURIDIS PENGGUNAAN KEKUATAN ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN AKSI UNJUK RASA
• TINJAUAN YURIDIS PASAL 26A UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANAGAN MKRI YANG BAERSIFAT ULTRA PETITA
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENIPUAN AKIBAT TRANSAKSI JUAL � BELI BARANG MELALUI SARANA INTERNET
• TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN (Studi kasus Putusan No: 11/Pid.A/2007/PN.JKT.PST)
• TINJAUAN YURIDIS LEGAL STANDING PARTAI POLITIK SEBAGAI PEMOHON PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI
• TINJAUAN YURIDIS PP NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PP NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DIKAITKAN DENGAN ASAS-ASAS GOOD GOVERNANCE
• TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI ATAS KREDIT USAHA RAKYAT YANG MACET DI PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA ( ASKRINDO )
• ANALISIS YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DITINJAU DARI KUHAP DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS PERKARA NO. 1190/PID.B/2010/PN.TNG)