ANALISIS YURIDIS KEPASTIAN HUKUM GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI KEPENTINGAN UMUM TERHADAP PUTUSAN No.78/PDT.G.KEBERATAN-UGR/2017/PN KLA

UPT. PERPUSTAKAAN Universitas Esa Unggul Kampus Emas UEU - Jakarta Barat
Phone	:	021-5674223, ext 282
Fax	:
E-mail	:	[email protected]
Website	:	http://library.esaunggul.ac.id
Support (Customer Service) :
[email protected]

Welcome..guys!

Have a problem with your access?
Please, contact our technical support below:

LIVE SUPPORT

Astrid Chrisafi

! ATTENTION !

To facilitate the activation process, please fill out the member application form correctly and completely

Registration activation of our members will process up to max 24 hours (confirm by email). Please wait patiently

Still Confuse?
Please read our User Guide

UEU » Undergraduate Theses » Hukum
Posted by [email protected] at 17/03/2022 10:44:54 • 244 Views

ANALISIS YURIDIS KEPASTIAN HUKUM GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI KEPENTINGAN UMUM TERHADAP PUTUSAN NO.78/PDT.G.KEBERATAN-UGR/2017/PN KLA

Created by :
ANALISIS YURIDIS KEPASTIAN HUKUM GANTI RUGI ( 20170401216 )

Subject:	GANTI RUGI PENGADAAN TANAH KEPENTINGAN UMUM KEBERATAN
Alt. Subject :	COMPENSATION LAND PROCUREMENT PUBLIC INTEREST OBJECT
Keyword:	Pengadaan tanah bagi kepentingan umum Ganti rugi Pengajuan keberatan

Description:

Perumusan peraturan PerUndang-Undangan dalam hala Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, sudah seharusnya menjadi perhatian kita semua, terutama Pemerintah selaku pramakarsa daripada pembangunan infrastruktur yang telah terjadi di beberapa pelosok Negeri Indonesia ini. Pemerintah pun diharapkan harus mampu hadir dengan adil ditengah-tengah kepentingan umum dalam hal melakukan pengadaan tanah Bagi Kepentingan Umum, sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka dari itu dalama hal pengadaan tanah Bagi Kepentingan Umum pemerintah harus tunduk kepada Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, UU inilah yang menjadi Fundamental atau dasar dalam hal Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Lalu perlu diingat pula dalam hal pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum diharuskan pemerintah memberikan jaminan kemakmuran bagi warga negaranya yang terkena Pengadaan Tanah Bagi Umum, sesuai dengan yang diatur dalama UUPA tahun 1960 bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dan dijamin dengan pemebrian ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang ada serta diatur dalam Undang-Undang. Jika ditilik dalam hal ganti kerugian pastinya banyak hal yang patut diperhitungkan terutama dalam hal pengajuan keberatan atas ganti rugi yang diberikan pemerintah. Seperti contoh pada putusan Hakim No.78/PDT.G.KEBERATAN-UGR/2017/PN KLA yang sekaligus menjadi rujukan Peneliti untuk melakukan penelitian ini, dalma hal tersebut ganti kerugian seperti apa yang dijaminkan Pemerintah menurut UU serta dalam hal keberantan terkait ganti kerugian, upaya apa yang patut ditempuh Warga Negara untuk mempertahankan Haknya.

Contributor	:	Annisa Fitria S.H, M.H, M.Kn
Date Create	:	17/03/2022
Type	:	Text
Format	:	PDF
Language	:	Indonesian
Identifier	:	UEU-Undergraduate-20170401216
Collection ID	:	20170401216

Source :
Undergraduate Theses of Law

Relation Collection:
Fakultas Hukum

Coverage :
Civitas Akademika Universitas Esa Unggul

Rights :
@2022 Perpustakaan Universitas Esa Unggul

Publication URL :
https://digilib.esaunggul.ac.id/analisis-yuridis-kepastian-hukum-ganti-rugi-dalam-pengadaan-tanah-bagi-kepentingan-umum-terhadap-putusan-no78pdtgkeberatanugr2017pn-kla-24061.html

[ Free Download - Free for All ]