TINJAUAN HUKUM ADANYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) SEBAGAI SALAH SATU ALASAN GUGATAN PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN MA RI PENGADILAN JAKARTA SELATAN NO.230/PDT.G/2021/PA JS TERTANGGAL 6 MEI 2021)

Ruang lingkup rumah tangga antara suami dan istri pasti pernah mengalami pertengkaran, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban sepasang suami istri adalah penyebab terjadinya pertengkaran yang sering berakibatkan kekerasan, karena tidak dapat mengendalikan emosi atau timbulnya rasa keegoisan manusia yang tidak terkendali, yang mengakibatkan salah satu pihak menjadi korban dari kekerasan yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lainnya sehingga berakhir kepada Perceraian. Alasan-alasan yang mengakibatkan perceraian terdapat pada Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf �D� Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah �Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.� Dimana korban dari kekerasan rumah tangga tersebut dapat memberikan bukti permulaan yang cukup dalam pengadilan, bahkan suami dan istri tersebut merasa tidak dapat menjalani kehidupan rukun bersama dalam lingkup rumah tangga, sehingga alasan tersebut dijadikan sebagai alasan dalam mengajukan �Gugat Cerai� di muka pengadilan. Sehingga terhadap permohonan perceraian tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa �Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak�. Serta kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini di Indonesia terkait larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap korban kekerasan tersebut yang mengacu kepada Putusan Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.230/Pdt.G/2021/PA JS tertanggal 6 Mei 2021.

1.  UEU-Undergraduate-23931-COVER.Image.Marked.pdf - 137 KB
2.  UEU-Undergraduate-23931-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 461 KB
3.  UEU-Undergraduate-23931-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 434 KB
4.  UEU-Undergraduate-23931-HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 525 KB
5.  UEU-Undergraduate-23931-HALAMAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 453 KB
6.  UEU-Undergraduate-23931-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 246 KB
7.  UEU-Undergraduate-23931-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 299 KB
8.  UEU-Undergraduate-23931-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 134 KB
9.  UEU-Undergraduate-23931-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 306 KB
10.  UEU-Undergraduate-23931-BAB1.Image.Marked.pdf - 303 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN