ANALISA TERHADAP UPAYA HUKUM ATAS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA YANG DIAJUKAN KEMBALI KE PENGADILAN NEGERI

Dalam kehidupan manusia tidak akan dapat terlepas dari hubungan dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan tersebut akan berlangsung baik apabila ada persesuaian kehendak diantara para pihak yang berhubungan dan agar mencapai kesesuaian kehendak dalam hubungan tersebut timbul suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lainnya untuk melakukan suatu hal. Suatu Hal tersebut merupakan bisa dijadikan obyek sengketa, dimana obyek sengketa tersebut yang ada di dalam hukum perdata dikelompokkan menjadi dua, yakni Wanprestasi dan Perbuatan melawan hukum. Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum memiliki pengertiaan yang berbeda, tulisan ini lebih mengarah kepada Perbuatan Melawan Hukum. Pada awalnya dalam terminologi Perbuatan Melawan Hukum hanya mengandung pengertian yang sempit, dimana hal tersebut terpengaruh oleh ajaran legisme yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja. Dengan bergulirnya waktu diawali putusan Hoge Raad di Belanda maka suatu Perbuatan Melawan Hukum ( onrechmatige daad) dalam pengertiannya sama dengan perbuatan melawan undang-undang ( onwetmatige daad) . Adapun permasalahan yang ada dalam tulisan ini adalah Apakah putusan arbitrase dapat dibatalkan melalui pengadilan negeri Jakarta Pusat jika putusan tersebut mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum dan Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum yang dapat digunakan sebagai fundamentum petendi pengadilan negeri dalam menerima gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak yang terikat perjanjian arbitrase. Adapun metode penelitian yang digunakan normatif dengan tipe penelitian Pendekatan Undang-Undang ( Statute approach ) dan Pendekatan Konseptual ( Conceptual Approach ) . Terkait Putusan perkara No.10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst yang isi nya mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian, menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum pelaku perbuatan melawan hukum untuk mengembalikan keadaan pihak yang dirugikan ( PT.Cipta Televisi Pendidikan Indonesia ) seperti keadaan semula seperti sebelum dilakukannya serta adanya ganti rugi yang benar-benar nyata telah diderita oleh pihak yang dirugikan. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 680.250.000.000, ( enam ratus delapan puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai. Berdasarkan Pasal 1338 ayat 3 KUHPer mengatur tentang suatu perjanjian harus didasarkan atas asas itikad baik. Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berkaitan dengan masalah kepatutan dan kepantasan. Ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, memang tidak mengatur alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase, yang perlu dipahami disini adalah ketentuan tidak diatur disini bukan berarti tidak boleh. Prinsip hukum dasar yang berlaku secara universal tidak dilarang berarti boleh, bukan sebaliknya. Beradasarkan ketentuan Pasal 643 Rv ( Reglement op de Rechtvordering ) ada sepuluh alasan yang dapat dijadikan dasar pembatalan putusan arbitrase dan dapat dijadikan fundamentum petendi dalam mengajukan gugatan ke pengadilan negeri disamping atas pembatalan putusan arbitrase. Pengadilan menganggap memiliki wewenang untuk menangani perkara dengan pokok gugatan seperti yang telah ditentukan

• KEDUDUKAN ANAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN HUKUM (ABH) DITINJAU DARI PERSPEKTIF VICTIMOLOGI DAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• PERKEMBANGAN PENERAPAN SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
• PERBEDAAN ASUPAN CAIRAN BERDASARKAN KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, TIPE DAERAH, DAN STATUS EKONOMI PADA PENDUDUK DI PULAU SULAWESI BERDASARKAN DATA RISKESDAS TAHUN 2010
• STUDI PERBANDINGAN TUNNELING PROTOCOL PPTP dengan L2TP PADA JARINGAN VPN (VIRTUAL PRIVATE NETWORK) MENGGUNAKAN MIKROTIK RB750
• PERBEDAAN EFEK PILATES EXERCISE DAN SENAM AEROBIK LOW IMPACT MODIFICATION TERHADAP ` PENINGKATAN DAYA TAHAN OTOT PERUT PADA KELOMPOK WANITA USIA 29-35 TAHUN Oleh:
• ANALISA DAN PERANCANGAN JARINGAN VIRTUAL PRIVATE NETWORK PADA PT. WANNATRY CREATIVE
• PENGARUH CITRA TOKO, PRIVATE BRAND, dan KUALITAS PELAYANAN terhadap KEPUASAN PELANGGAN dan LOYALITAS PELANGGAN SUPERMARKET
• PERBUATAN MELAWAN HUKUM ( PMH ) DALAM PHK DILAKUKAN SECARA SEPIHAK ( ANALISA KASUS PUTUSAN NO.039/PDT.G/2003/PN.JKT.BAR )
• ANALISA DAN PERANCANGAN JARINGAN VIRTUAL PRIVATE NETWORK PADA PT. WANNATRY CREATIVE
• STUDI ANALISIS PERBANDINGAN IPSEC (INTERNET PROTOCOL SECURITY) DAN SSL (SECURE SOCKET LAYER) PADA VPN(VIRTUAL PRIVATE NETWORK)