ANALISIS HUKUM PELANGGARAN PIDANA ATAS IZIN PENYIARAN TELEVISI BERLANGGANAN BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 129/PID.B/2015/PT.PBR

Program siaran berlangganan adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis atau karakter yang disiarkan oleh lembaga penyiaran berlangganan.1 Berkaitan dengan izin prinsip penyelenggaraan penyiaran, masih banyaknya pelanggaran seperti pada halnya tidak memperpanjang izin prinsip penyelenggaraan penyiaran (IPP) namun tetap melakukan siaran televisi berlangganan kepada pelanggan. Putusan Nomor 129/PID.B/2015/PT.PBR, bahwa terdakwa pada bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 bertempat di PT. Hanoki Joeylin Sejahtera melanggar ketentuan sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin prinsip penyelenggaran penyiaran. Oleh karena itu, peneliti meneliti penelitian ini dengan rumusan masalah Bagaimana analisis hukum Lembaga Penyiaran yang melakukan pelanggaran perizinan yang tidak diperpanjang namun tetap melakukan penyebarluasan siaran berdasarkan Putusan Perkara Nomor 129/PID.B/2015/PT.PBR dan Bagaimana akibat hukum bagi Lembaga Penyiaran yang melanggar ketentuan perizinan yang tidak diperpanjang setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normative dengan tipe penelitian deskriptif analisis berdasarkan teori-teori Hukum Penyiaran, teori Perizinan Penyiaran, Pedoman Perilaku Siaran dan Standarisasi Siaran, Mekanisme Perizinan, Tata Cara Perizinan, Tindak Pidana Penyiaran, Sanksi Administrasi Penyiaran. Tindakan yang dilakukan terdakwa merupakan suatu tindak pelanggaran pada pelaksanaan penyiaran yang disebabkan tidak adanya izin prinsip penyelenggaraan penyiaran. Namun, Putusan pengadilan yang mengadili terdakwa tanpa adanya upaya penggunaan sanksi administrasi terlebih dahulu sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang upaya pertama adalah berbentuk teguran sebanyak 2 kali, sedang dalam Putusan ini ketika terdakwa melakukan pelanggaran penyiaran saksi melaporkan kepada kepolisian dan ditindak secara tindakan pidana yang mana tindakan pidana adalah berupa kejahatan. Berdasarkan teori pidana ultimum remedium, Sanksi pidana merupakan sanksi pamungkas atau terakhir dalam penegakan hukum. PT. Hanoki Joeylin Sejahtera juga melakukan perjanjian secara lisan kepada direktur PT. Batam Cable Vision untuk menyiarkan saluran telivisi hingga kerumah pelanggan dengan membayar iuran sebesar Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya. Penyebarluasan siaran yang dilakukan dengan bekerjasama dengan PT. Batam Cable Vision untuk menyalurkan siaran televisi sampai kerumah pelanggan adalah dengan sumber siaran dari PT. Batam Cable Vision. Pada tanggal 29 Desember 2012, izin prinsip penyelenggaraan penyiaran yang dimiliki oleh PT. Hanoki Joeylin Sejahtera telah berakhir dan seharusnya mengajukan perpanjangan izin tersebut ke Menteri Komunikasi dan Informatika namun Tiopan Lumban Tobing selaku direktur PT. Hanoki Joeylin Sejahtera selanjutnya disebut terdakwa pada kasus ini tetap melakukan siaran ke pelanggan dengan memungut iuran setiap bulannya sejak bulan Januari 2013 hingga Juni 2013.

1.  UEU-Undergraduate-17462-cover.Image.Marked.pdf - 305 KB
2.  UEU-Undergraduate-17462-pengesahan.Image.Marked.pdf - 461 KB
3.  UEU-Undergraduate-17462-pernyataan.Image.Marked.pdf - 456 KB
4.  UEU-Undergraduate-17462-persetujuan publikasi.Image.Marked.pdf - 164 KB
5.  UEU-Undergraduate-17462-persetujuan.Image.Marked.pdf - 268 KB
6.  UEU-Undergraduate-17462-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 403 KB
7.  UEU-Undergraduate-17462-abstrak.Image.Marked.pdf - 228 KB
8.  UEU-Undergraduate-17462-daftar isi.Image.Marked.pdf - 568 KB
9.  UEU-Undergraduate-17462-bab 1.Image.Marked.pdf - 433 KB
10.  UEU-Undergraduate-17462-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 338 KB

• ANALISIS HUKUM PELANGGARAN PIDANA ATAS IZIN PENYIARAN TELEVISI BERLANGGANAN BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 129/PID.B/2015/PT.PBR