TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PENGUNGSI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Fenomena migrasi bukanlah suatu hal yang baru, melainkan sudah terjadi berabad-abad lalu. Lokasi geografis Indonesia yang sangat strategis, membuat banyak imigran berdatangan. Imigran ini meliputi para pengungsi dan pencari suaka. Masalah pengungsi merupakan persoalan yang paling sulit dihadapi masyarakat dunia saat ini. Motif terbesar dari para pengungsi tersebut adalah menghindari persekusi, atau menghindari perang yang terjadi di negaranya. Sebagian besar dari mereka justru merupakan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia atau tindak kekerasan lain yang menyebabkan mereka mengalami �ketakutan yang beralasan� untuk meninggalkan tanah air mereka. Mereka berharap mendapatkan perlindungan (suaka) internasional dan dapat menikmati hidup yang layak. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia dalam penanganan pengungsi juga menjadi hal yang sangat penting. Walaupun Indonesia bukanlah bagian dari penandatangan Konvensi Pengungsi 1951, Pemerintah Indonesia tetaplah harus membuka mata dan mulai menerima para pengungsi dengan baik melalui instansi-instansi terkaitnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengindentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat. Meskipun peraturan perundang-undangan Indonesia belum mengatur penuh mengenai hak dan kewajiban pengungsi, tetapi pemerintah Indonesia harus segera dapat mencari solusi terbaik dari setiap permasalahan pengungsi yang berdatangan dan menetap sementara di Indonesia. Jika memang Indonesia belum dapat meratifikasi Kovensi Pengungsi 1951 dengan alasan karena kedaulatan negara. Maka sikap Indonesia tetaplah harus menerima para pengungsi dengan baik dan mengupayakan serta mengevaluasi kinerja para instansi terkait penanganan pengungsi dari luar negeri.

1.  UEU-Undergraduate-10751-cover.Image.Marked.pdf - 224 KB
2.  UEU-Undergraduate-10751-pengesahan.Image.Marked.pdf - 279 KB
3.  UEU-Undergraduate-10751-persetujuan.Image.Marked.pdf - 270 KB
4.  UEU-Undergraduate-10751-pernyataan.Image.Marked.pdf - 276 KB
5.  UEU-Undergraduate-10751-publikasi.Image.Marked.pdf - 331 KB
6.  UEU-Undergraduate-10751-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 219 KB
7.  UEU-Undergraduate-10751-abstrak.Image.Marked.pdf - 238 KB
8.  UEU-Undergraduate-10751-daftar isi.Image.Marked.pdf - 220 KB
9.  UEU-Undergraduate-10751-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 268 KB
10.  UEU-Undergraduate-10751-bab 1.Image.Marked.pdf - 298 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD