TINJAUAN YURIDIS TENTANG STATUS KEPEMILIKAN TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA NON PRIBUMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran penting bagi manusia. Sebagai negara hukum, Indonesia telah menjamin pengaturan sumber daya alam di dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Tujuan yang ingin dicapai adalah setiap warga negara memperoleh kepastian hukum dan tercapainya kemakmuran bersama. Objek hukum tanah adalah hak-hak penguasaan atas tanah. Di Indonesia, aturan mengenai tanah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang merupakan hukum agraria nasional yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia tanpa ada pengecualian. Yogyakarta merupakan Daerah Istimewa dan diakui oleh UndangUndang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Permasalahan yang dikaji oleh penulis adalah hingga saat ini di Daerah Istimewa Yogyakarta masih berlaku Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 yang mengatur tentang penyeragaman policy (kebijakan) pemberian hak atas tanah kepada seorang WNI Non Pribumi di mana WNI Non Pribumi tidak boleh memilki tanah dengan status Hak Milik. Di tahun 1984 telah diterbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemberlakuan sepenuhnya Undang-Undang Pokok Agraria yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1984. Dengan tetap diberlakukannya Instruksi Wakil Kepala Daerah ini tentu saja bertentangan pasal 27 ayat 1 UUD 1945, pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dan pasal 28H ayat 4 UUD 1945. Selain itu juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UndangUndang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Tindakan diskriminasi rasial dan etnis ini tidak sesuai dengan asas persamaan kedudukan di dalam hukum (equality before the law), serta tidak adanya pengakuan, jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (human dignity). Penggunaan istilah non pribumi di dalam Instruksi Wakil Kepala Daerah juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi. Apabila ditinjau dari asas hukum Lex Superior Derogat Legi Inferiori dan teori Jenjang Norma Hukum dari Hans Nawiasky maka Instruksi Wakil Kepala Daerah tersebut seharusnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang ada di atasnya.

1.  UEU-Undergraduate-10781-cover.Image.Marked.pdf - 421 KB
2.  UEU-Undergraduate-10781-pengesahan.Image.Marked.pdf - 307 KB
3.  UEU-Undergraduate-10781-persetujuan.Image.Marked.pdf - 314 KB
4.  UEU-Undergraduate-10781-pernyataan.Image.Marked.pdf - 347 KB
5.  UEU-Undergraduate-10781-publikasi.Image.Marked.pdf - 567 KB
6.  UEU-Undergraduate-10781-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 329 KB
7.  UEU-Undergraduate-10781-abstrak.Image.Marked.pdf - 225 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD