DAMPAK HUKUM PERUBAHAN NAMA PERSEROAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP STATUS IZIN LINGKUNGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 99 PK/TUN/2016 TENTANG PEMBATALAN IZIN LINGKUNGAN PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK)

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam terutama di bidang pertambangan, tetapi pemanfaatannya masih belum maksimal. Pada kasus pembatalan izin lingkungan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 99PK/TUN/2016 yang membatalkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tertanggal 7 Juni 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah: (1) Apa yang melatar belakangi perubahan nama PT. Semen Gresik (Persero) Tbk menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk dan tahapan apa saja yang perlu di lalui? (2) Bagaimana dampak perubahan nama PT. Semen Gresik (Persero) Tbk menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk tersebut terhadap status izin lingkungan? Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan metode penelitian normatif yaitu kegiatan ilmiah yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan izin lingkungan PT. Semen Indonesia (Persero) telah menyebabkan kemunduran dalam bidang investasi dan adanya ketidakpastian hukum di bidang investasi. Bahwa mekanisme perubahan nama perseroran PT. Semen Gresik (Persero) Tbk menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara juncto Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam pembatalan izin lingkungan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk ini memberikan efek domino terhadap iklim investasi yaitu dapat menurunkan tingkat kepercayaan investor kepada pemerintah khususnya di bidang perlindungan hukum investasi. Pembatalan izin lingkungan tersebut juga tidak sesuai dengan visi misi pemerintah yang tercantum dalam program nawacita yang bertujuan untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Pemerataan pembangunan merupakan salah satu tujuan pemerintah saat ini, dimana dalam mewujudkan pemerataan pembangunan tersebut pemerintah membuat iklim investasi di Indonesia yang kondusif dan kepastian hukum dalam investasi merupakan hal diutamakan, hal ini bertujuan untuk menarik minat investor agar mau berinvestasi di Indonesia. Sehingga disarankan pemerintah memberikan kepastian hukum di bidang investasi.

1.  UEU-Undergraduate-10783-cover.Image.Marked.pdf - 291 KB
2.  UEU-Undergraduate-10783-pengesahan.Image.Marked.pdf - 497 KB
3.  UEU-Undergraduate-10783-persetujuan.Image.Marked.pdf - 461 KB
4.  UEU-Undergraduate-10783-pernyataan.Image.Marked.pdf - 534 KB
5.  UEU-Undergraduate-10783-publikasi.Image.Marked.pdf - 598 KB
6.  UEU-Undergraduate-10783-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 135 KB
7.  UEU-Undergraduate-10783-abstrak.Image.Marked.pdf - 140 KB
8.  UEU-Undergraduate-10783-daftar isi.Image.Marked.pdf - 140 KB
9.  UEU-Undergraduate-10783-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 156 KB
10.  UEU-Undergraduate-10783-bab 1.Image.Marked.pdf - 203 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISA PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI, KEBIJAKAN DIVIDEN, UKURAN PERUSAHAAN (SIZE) SERTA STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN FOOD and BEVERAGES YANG TERDAFTAR di BEI PERIODE 2009 � 2011
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA