PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA LAGU ATAU MUSIK ATAS KEGIATAN PENGUMUMAN (PERFORMING) DALAM BISNIS KARAOKE

Hak Kekayaan Intelektual saat ini semakin berkembang pesat, mengingat semakin banyaknya karya-karya yang dihasilkan berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni maupun sastra dari hasil kemampuan berfikir penciptanya. Dari perkembangan tersebut, tak jarang karya-karya yang dihasilkan kembali dimanfaatkan oleh orang lain tanpa seizin penciptanya, hal ini merupakan suatu pelanggaran terhadap HKI. Pelanggaran HKI yang kerap terjadi adalah pelanggaran Hak Cipta, dimana Hak Cipta merupakan bagian dari HKI. Salah satu kegiatan yang dapat melanggar Hak Cipta adalah melakukan kegiatan pengumuman (performing) tanpa izin Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta. Dalam penelitian ini penulis menggunakan lagu atau musik dalam bisnis karaoke sebagai objek kajiannya, dimana lagu atau musik merupakan suatu ciptaan yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bisnis karaoke sebagai pengguna (user) maupun sebagai sarana untuk mengumukan lagu kepada konsumen. Untuk dapat mengumumkan (performing) lagu atau musik dalam suatu bisnis karaoke diperlukan adanya perjanjian lisensi antara pengguna (user) dengan Pemegang Hak Cipta yang dikuasakan oleh Pencipta, dimana Pemegang Hak Cipta berhak untuk memungut royalti sesuai yang diperjanjikan dalam lisensi kepada pengguna (user) dan untuk selanjutnya didistribusikan kepada Pencipta. Pemegang Hak Cipta dapat berbentuk badan hukum atau lembaga manajemen kolektif seperti Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah membahas mengenai kedudukan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai Pemegang Hak Cipta dalam kasus pelanggaran Hak Cipta yang diangkat penulis. Dari uraian diatas, diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap Pemegang Hak Cipta untuk dapat melindungi hak eksklusif Pencipta, karena Pemegang Hak Cipta adalah sebagai medium atau perantara Pencipta dalam mengelola lagu atau musik. Pemegang Hak Cipta yakni YKCI dapat dilindungi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YKCI dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : HKI.2-OT.03.01-06 Tahun 2015 tentang Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif. Berdasarkan penelitian ini, Penulis menyarankan agar kesadaran Pengguna (user) dalam menggunakan lagu atau musik pemegang Hak Cipta perlu ditingkatkan karena dapat merugikan hak penciptanya.

1.  UEU-Undergraduate-10784-cover.Image.Marked.pdf - 270 KB
2.  UEU-Undergraduate-10784-pengesahan.Image.Marked.pdf - 434 KB
3.  UEU-Undergraduate-10784-persetujuan.Image.Marked.pdf - 409 KB
4.  UEU-Undergraduate-10784-pernyataan.Image.Marked.pdf - 305 KB
5.  UEU-Undergraduate-10784-publikasi.Image.Marked.pdf - 369 KB
6.  UEU-Undergraduate-10784-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 217 KB
7.  UEU-Undergraduate-10784-abstrak.Image.Marked.pdf - 213 KB
8.  UEU-Undergraduate-10784-daftar isi.Image.Marked.pdf - 205 KB
9.  UEU-Undergraduate-10784-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 396 KB
10.  UEU-Undergraduate-10784-lampiran.Image.Marked.pdf - 658 KB
11.  UEU-Undergraduate-10784-bab 1.Image.Marked.pdf - 448 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD