KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PENGUSAHA DIKARENAKAN PEKERJA MANGKIR (STUDI PUTUSAN : NOMOR 128 K/PDT.SUS-PHI/2014)

Dalam teori hukum perburuhan pengusaha dapat melakukan PHK dengan didasarkan pada Undang-undang Ketenagakerjaan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemutusan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja, diawali dengan keberatan pekerja terhadap kebijakan mutasi dari pengusaha dan diwujudkannya dengan tindakan mangkir, kepadanya telah disampaikan surat panggilan I dan II oleh pengusaha. Perselisihan PHK berlanjut hingga pada putusan majelis hakim kasasi Nomor 128 K/Pdt.Sus-PHI/2014, dimana majelis hakim kasasi menolak permohon kasasi yang diajukan pengusaha dan menguatkan putusan pengadilan hubungan industrial, yaitu mengabulkan gugatan pekerja yang memohon agar majelis hakim menyatakan bahwa pengusaha telah sah melakukan PHK berdasarkan Pasal 161 (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam skripsi ini masalah yang hendak diteliti melalui putusan Nomor 128 K/Pdt.Sus-PHI/2014, adalah apakah alasan pekerja mangkir dapat dijadikan alasan untuk membenarkanPHK, dan apakah kompensasi yang didapat pekerja dalam putusan tersebut telah sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis melakukan penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil yang didapat adalah bahwa alasan pekerja mangkir dapat dijadikan alasan untuk membenarkan PHK hal tersebutberdasarkan Pasal 168 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana pengusaha dapat menyampaikan bukti tertulis bahwa pekerja telah mangkir selama lebih dari 5 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah dan pengusaha telah memanggil pekerja secara patut sebanyak 2 kali. Berkenaan dengan hal tersebut maka dasar hukum Pasal 161 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang digunakan oleh Majelis Hakim keliru. Mengingat dasar hukum alasan PHK yang digunakan keliru maka Kompensasi PHK menjadi keliru. Dikarenakan PHK dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 168 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka kompensasi kepada pekerja berdasarkan pada Pasal 168 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Saran yang dapat diberikan adalah dalam hubungan kerja melaksanakan perintah kerja pengusaha adalah kewajiban pekerja. Pekerja harus lebih cermat dalam menanggapi kebijakan pengusaha dengan tetap berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan. Dan bahwa majelis hakim harus lebih cermat dalam mengambil keputusan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan fakta hukum yang ada, dan dengan didasarkan pada Undang-undang Ketenagakerjaan. Dalam memberikan kompensasi kepada pekerja hendaklah berdasarkan pada alasan terjadinya suatu PHK.

1.  UEU-Undergraduate-10871-cover.Image.Marked.pdf - 182 KB
2.  UEU-Undergraduate-10871-pengesahan.Image.Marked.pdf - 257 KB
3.  UEU-Undergraduate-10871-persetujuan.Image.Marked.pdf - 234 KB
4.  UEU-Undergraduate-10871-pernyataan.Image.Marked.pdf - 256 KB
5.  UEU-Undergraduate-10871-publikasi.Image.Marked.pdf - 293 KB
6.  UEU-Undergraduate-10871-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 215 KB
7.  UEU-Undergraduate-10871-abstrak.Image.Marked.pdf - 211 KB
8.  UEU-Undergraduate-10871-daftar isi.Image.Marked.pdf - 221 KB
9.  UEU-Undergraduate-10871-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 235 KB
10.  UEU-Undergraduate-10871-lampiran.Image.Marked.pdf - 889 KB
11.  UEU-Undergraduate-10871-bab 1.Image.Marked.pdf - 297 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD