EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK PUTUSAN NOMOR : 2401K/PID.SUS/2014.PN JAKBAR

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. Penilis telah menemukan masalah yaitu yang pertama adalah Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak di Indonesia, yang kedua Apakah persetujuan dari anak dapat menghilangkan unsur pidana eksploitasi seksual pada anak, dan yang ketiga Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban korban eksploitasi social pada putusan Nomor: 2401K/Pid.Sus/2014. Metode yang digunakan penulis adalah Metode Penelitian yang bersifat deskriptif analisis untuk memberikan data seteliti mungkin tentang segala sesuatu atau gejala lain dengan pendekatan kualitatif. Pengaturan Hukum Pidana di Indonesia Tentang ESKA, konvensi hak anak (KHA) telah ada sejak tahun1990, payung Hukum di Indonesia melalui lahirnya Undang undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia , Undang undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182, PP Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Mekanisme Pelayanan Bagi Saksi atau Koban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pelaku tetap bisa di pidana dan tidak hilang unsur pidana pengeksploitasi anak, karena secara hukum ini dianggap seorang anak tidak mampu menyatakan iya atau tidak berdasarkan pertimbangan kepalanya sendiri atau otaknya sendiri, maka anak anak harus dilindungi. Perlindungan Hukum yang dapat diterima oleh terdakwa Eksploitasi Anak adalah kurungan penjara, seperti yang sudah dijelaskan di dalam Undang undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 Pasal 88 �Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)�. agar semua pelaku takut akan tindak pidana pengeksploitasian terhadap anak.

1.  UEU-Undergraduate-10898-cover.Image.Marked.pdf - 282 KB
2.  UEU-Undergraduate-10898-pengesahan.Image.Marked.pdf - 189 KB
3.  UEU-Undergraduate-10898-persetujuan.Image.Marked.pdf - 179 KB
4.  UEU-Undergraduate-10898-publikasi.Image.Marked.pdf - 203 KB
5.  UEU-Undergraduate-10898-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 176 KB
6.  UEU-Undergraduate-10898-abstrak.Image.Marked.pdf - 173 KB
7.  UEU-Undergraduate-10898-daftar isi.Image.Marked.pdf - 181 KB
8.  UEU-Undergraduate-10898-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 200 KB
9.  UEU-Undergraduate-10898-lampiran.Image.Marked.pdf - 209 KB
10.  UEU-Undergraduate-10898-bab 1.Image.Marked.pdf - 336 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD