IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU XI/2013 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI NOMOR 97/PUU-XI/2013)

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan sarana ketatanegaraan yang berdiri sesuai dengan amanat reformasi pasca dilakukannya Amandemen UndangUndang Dasar 1945 ketiga dibentukla sebuah lembaga yang fokus dalam menjaga dan menegakkan nili-nilai konstitusi demi mewujudkan sebuah negara yang sejahtera sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan MK yang telah diatur secara limitatif dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 itu sempat menjadi obyek pembahasan dikalangan akademisi hukum takala ketika kewenangan dalam menyeleaikan perselisihan hasil kepala daerah dilimpahkan oleh Mahkamah Konstitusi dari yang sebelumnya dipegang oleh Mahkamah Agung (MA). Hal tersebut bermula dari digolongkannya pemilihan kepala daerah ke dalam rezim pemilihan umum,. yang jika kita melihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi tidak pernah menggolongkan pemilihan kepala daerah kedalam rezim pemilu, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengani sengketa hasil pemilihan umum hanya mencakup pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR dan DPRD. Yang diselenggarakan lima tahun sekali. Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud 24C ayat (1) bersifat limitatif dalam arti lain bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak bisa ditambahkan atau dikurangi tanpa melalui amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut dapat dilihat dari sebuah penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No. 97/PUU-XI/2013 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu jika dilihat melalui penfsiran Historis dengan menggunakan pendekatan Original Intent bahwa perumus amandemen Undang-Undang Dasar saat meletakan Pasal 24 ayat (1) yang mengatur tentang kewenangan Mahkamah Kontitusi itu memang bersifat limitatif, dan setelah pasca putusan No. 97/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi menyatakan dirinya tidak lagi berwenang dalam menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah berdasarkan pertimbangan hukum diatas, namun dalam amar putusan nya mahkamah konstitusi meberikan masa waktu bagi dirinya tetap berwenang menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah selama belum ada undangundang yang mengatur tentang itu. yang sinyal tersebut ditangkap oleh pembentuk Undang-Undang untuk kembali mengamanatkan Mahkamah Konstitusi kembali memegang kewenangan tersebut sampai tahun 2027 sesuai amanat Pasal 157 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

1.  UEU-Undergraduate-11178-cover.Image.Marked.pdf - 405 KB
2.  UEU-Undergraduate-11178-persetujuan.Image.Marked.pdf - 1594 KB
3.  UEU-Undergraduate-11178-pernyataan.Image.Marked.pdf - 1586 KB
4.  UEU-Undergraduate-11178-pengesahan.Image.Marked.pdf - 1548 KB
5.  UEU-Undergraduate-11178-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 628 KB
6.  UEU-Undergraduate-11178-abstrak.Image.Marked.pdf - 424 KB
7.  UEU-Undergraduate-11178-daftar isi.Image.Marked.pdf - 426 KB
8.  UEU-Undergraduate-11178-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 466 KB
9.  UEU-Undergraduate-11178-lampiran Putusan 97 PUU-XI-2013.Image.Marked.pdf - 0 KB
10.  UEU-Undergraduate-11178-bab 1.Image.Marked.pdf - 600 KB

• Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU/- X/2012 Mengenai Pembubaran BP Migas Yang Diatur Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001
• AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UJI MATERI PASAL 197 AYAT (1) HURUF K UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
• ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 209-210/PHPU.D-VIII/2010 (SENGKETA HASIL PEMILUKADA KOTA TANGERANG SELATAN) DITINJAU DARI KEWENANGAN DAN PROSEDUR HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASAR UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONST
• Analisa Yuridis putusan mahkamah konstitusi pembubaran BP migas
• Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU/- X/2012 Mengenai Pembubaran BP Migas Yang Diatur Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA KESALAHAN BERAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.012/PUU-I/2003. (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.611 K/PDT.SUS/2009)
• ANALISA TERHADAP PENGUASAAN NEGARA ATAS SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 002/PUU-I/2003)
• ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 209-210/PHPU.D-VIII/2010 (SENGKETA HASIL PEMILUKADA KOTA TANGERANG SELATAN) DITINJAU DARI KEWENANGAN DAN PROSEDUR HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASAR UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONST
• IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013 TERHADAP KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
• KAJIAN HUKUM TERHADAP KONSISTENSI PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI