PERLINDUNGAN HUKUM PADA ATLET PENCAK SILAT YANG MENGALAMI LUKA BERAT ATAU KEMATIAN PADA SAAT PERTANDINGAN (STUDI KASUS KABUPATEN BANGLI, BALI)

Masalah perlindungan hukum terhadap Atlet memang masalah yang sering dihadapi Indonesia saat ini. Semakin banyaknya atlet yang mengalami cidera ringan ataupun berat, semakin banyak pula atlet yang meminta perlindungan hukum dan kepastian hukum. Pada umumnya faktor-faktor penyebab kematian atlet dalam pertandingan, sebagai berikut : Dalam dunia Keolahragaan Nasional khususnya dalam pertandingan pencak silat, ada beberapa aturan atau prosedural yang harus dipenuhi, jika aturan atau prosedural tersebut tidak dijalankan maka dapat menjadi faktor yang mengancam keselamatan para atlet yang bertanding, bahkan dapat berujung pada kematian. Aturan-aturan tersebut adalah : aturan komite, durasi pertandingan, aturan lapangan, aturan perwasitan, peralatan dalam pertandingan. Penulisan skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Pada Atlet Pencak Silat yang Mengalami Luka Berat Bahkan Meninggal Dunia Saat Pertandingan (Studi Kasus, Banyuwangi), disusun dengan menggunakan metode penelitian empiris, yaitu berdasarkan Penelitian Studi kasus kemudian dilanjutkan dengan Analisis Yuridis. Penelitian ini bersifat yuridis kualitatif, yaitu dengan meninjau dari segi yuridis Perlindungan Hukum dengan Studi Kasus yang diperoleh dengan menggunakan analisis yuridis dan peraturan yang ada. Upaya perlindungan hukum terhadap atlet yang meninggal adalah sebaiknya pemerintah berusaha meramu aturan-aturan yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap Atlet-atlet Pencak Silat dan dunia keolahragaan. Aturan-aturan tersebut dibuat dalam bentuk undang-undang yaitu, UU No. 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional merupakan keseluruhan keolahragaan yang saling terkait, Undang-undang ini mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggung jawab semua pihak. Undang-undang tentang Keolahragaan Nasional tersebut memberikan kepastian hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam kegiatan keolahragaan, demi mewujudkan masyarakat dan bangsa yang berprestasi. Saran penulis adalah perlu adanya suatu penjelasan tentang Perlindungan Hukum Pada Atlet yang digunakan oleh IPSI maupun Pemerintah dalam setiap pertimbangan pada setiap kasus-kasus Meninggal Dunianya Atlet yang disebabkan oleh faktor kelalaian dan perlu dihadirkannya ahli-ahli Hukum dalam persidangan untuk mejelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketidak sengajaan dan memberikan pemahaman yang utuh terhadap penyebab Meninggalnya Atlet pada saat Pertandingan.

1.  UEU-Undergraduate-11293-cover.Image.Marked.pdf - 323 KB
2.  UEU-Undergraduate-11293-pengesahan.Image.Marked.pdf - 341 KB
3.  UEU-Undergraduate-11293-persetujuan.Image.Marked.pdf - 313 KB
4.  UEU-Undergraduate-11293-pernyataan.Image.Marked.pdf - 310 KB
5.  UEU-Undergraduate-11293-publikasi.Image.Marked.pdf - 419 KB
6.  UEU-Undergraduate-11293-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 268 KB
7.  UEU-Undergraduate-11293-abstrak.Image.Marked.pdf - 264 KB
8.  UEU-Undergraduate-11293-daftar isi.Image.Marked.pdf - 267 KB
9.  UEU-Undergraduate-11293-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 429 KB
10.  UEU-Undergraduate-11293-bab 1.Image.Marked.pdf - 556 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD