PENERAPAN HUKUMAN PIDANA MATI DI PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI (STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 8/PID.B/2013/PN-GS TANGGAL 21 MEI 2013)

Hakim merupakan salah satu dasar elemen sistem peradilan selain jaksa, penyidik, sebagai subjek yang melakukan tindakan putusan atas suatu perkara dalam suatu pengadilan, hakim yang berperan menjalankan hukum, bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum.bahwasannya putusan hakim harus mencerminkan nilai-nilai Keadilan Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan. Dalam penulisian penelitian yang digunakan oleh penulis ialah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dengan adanya pendekatan teori keadilan Joh Rawl yang membuat pembahasa dapat dijabarkan secara eksplisit dan membangun konstuksi hukum yang tepat. Bagaimana penerapan hukum pidana mati di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli study kasus perkara Nomor 8/Pid./2013/PN-GST) dan Apakah putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 98PK/PID/2016 telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Perkara No. 8/PID.B/2013/PN-GST. Dari point yang disampaikan diatas dalam Putusan Pengadilan Negeri tersebut ada kekliruan yang nyata, seharunya Yusman Telaumbanua tidak dapat dipidana mati, dikarenakan Putusan Negeri Gunung Sitoli tidak mencermati keterangan saksi fakta yang ada sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) yang disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dari sekian banyak hak yang dijamin dalam berbagai instrumen HAM, dikenal adanya beberapa hak yang digolongkan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun non derogable rights. Dalam ICCPR hak-hak yang digolongkan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun adalah hak untuk hidup Pasal 6, hak untuk tidak disiksa Pasal 7, hak untuk tidak diperbudak Pasal 2 ayat 1 dan 2 J, hak untuk tidak dipenjara karena ketidakmampuan memenuhi perjanjian Pasal 11 huruf J, hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut Pasal 15, hak diakui sebagai pribadi di muka hukum Pasal 16, serta hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama Pasal 1 huruf B, Dalam pasal 3 DUHAM dikatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup Sedangkan dari putusan Peninjauan Kembali untuk Yusman Telaumbanua bisa di Pidana 5 Tahun Penjara harus ada penangkapan kepada 4 DPO lainya untuk membuktikan peristiwa pembunuhan tersebut. Sebab dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan Hakiim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat.

1.  UEU-Undergraduate-11381-cover.Image.Marked.pdf - 221 KB
2.  UEU-Undergraduate-11381-pengesahan.Image.Marked.pdf - 360 KB
3.  UEU-Undergraduate-11381-persetujuan.Image.Marked.pdf - 236 KB
4.  UEU-Undergraduate-11381-publikasi.Image.Marked.pdf - 392 KB
5.  UEU-Undergraduate-11381-pernyataan.Image.Marked.pdf - 319 KB
6.  UEU-Undergraduate-11381-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 457 KB
7.  UEU-Undergraduate-11381-abstrak.Image.Marked.pdf - 267 KB
8.  UEU-Undergraduate-11381-daftar isi.Image.Marked.pdf - 149 KB
9.  UEU-Undergraduate-11381-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 137 KB
10.  UEU-Undergraduate-11381-bab 1.Image.Marked.pdf - 484 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD