PERUBAHAN JANGKA WAKTU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.84/PUU-XI/2013)

Rapat Umum Pemegang Saham atau biasa disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. RUPS yang mana dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari � (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar berdasarkan Pasal 86 ayat 1 UU Perseroan Terbatas. Dan yang mana apabila dalam kuorum sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat 1 tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. Dan dalam RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan dapat diambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) dari jumlah seluruh saham atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar (Ketentuan Pasal 86 ayat 4 UU. Perseroan Terbatas). Dalam hal apabila kuorum RUPS kedua sebagaimana termaktub pada Pasal 86 ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga (Ketentuan Pasal 86 ayat (5). RUPS yang mana mempunyai tenggang waktu terkait pelaksaannya RUPS kedua dan ketiga yakni paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan, sesuai ketentuan pasal 86 ayat 9 UU Perseroan Terbatas menjadi suatu permasalahan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Permasalahan yang ditimbulkan oleh adanya Judicial Review Pasal 86 ayat 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah karena lamanya penerimaan Putusan Pengadilan negeri dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham membuat hasil pelaksanaan RUPS Ketiga PT. Metro Mini diblokir dalam system Kemenkumham sehingga menjadi kerugian dalam legalitas perusahaan Metro Mini karena pelaksanaan RUPS Ketiga PT. Metro Mini dilaksanakan lebih dari waktu yang telah ditentukan Pasal 86 ayat 9 UU Perseroan Terbatas. Oleh sebab itu Pemerintah sebaiknya segera merevisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Khususnya Pasal 86 ayat 9 yang sebelumnya menyatakan ��RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan�. Menjadi �RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan atau dalam hal RUPS dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan jangka waktu tersebut adalah paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah diperolehnya penetapan pengadilan negeri�. Sebab dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.84/PUU-XI/2013, agar supaya makna yang di putuskan Mahkamah Konstitusi menjadi sebuah acuan norma positif, karena system Negara hukum Indonesia menganut system hukum eropa kontinental.

1.  UEU-Undergraduate-11438-cover.Image.Marked.pdf - 195 KB
2.  UEU-Undergraduate-11438-pengesahan.Image.Marked.pdf - 218 KB
3.  UEU-Undergraduate-11438-persetujuan.Image.Marked.pdf - 199 KB
4.  UEU-Undergraduate-11438-pernyataan.Image.Marked.pdf - 211 KB
5.  UEU-Undergraduate-11438-publikasi.Image.Marked.pdf - 255 KB
6.  UEU-Undergraduate-11438-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 213 KB
7.  UEU-Undergraduate-11438-abstrak.Image.Marked.pdf - 319 KB
8.  UEU-Undergraduate-11438-daftar isi.Image.Marked.pdf - 218 KB
9.  UEU-Undergraduate-11438-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 210 KB
10.  UEU-Undergraduate-11438-lampiran.Image.Marked.pdf - 0 KB
11.  UEU-Undergraduate-11438-bab 1.Image.Marked.pdf - 464 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD