KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM KELUARGA DAN TINJAUAN HUKUMANNYA MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR 242/PID.SUS/2015/PN.PDG. TANGGAL 27 MEI 2015)

Pembentukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ternyata belum berdampak signifikan terhadap penurunan tingkat kekerasan terhadap anak Komisi Nasional Perlindungan anak (KPAI). Telah menjelaskan semakin hari kekerasan terhadap anak semakin bertambah salah satunya adalah kasus kekerasan fisik,dimana korbannya anak-anak dan perempuan diantaranya adalah kekerasan seksual dan penganiayaan Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan permasalahan: a) Bagaimana ancaman hukuman pidana terhadap orang tua yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anaknya menurut hukum pidana di Indonesia b) Bagaimana penerapan hukuman pidana terhadap orang tua yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anaknya dalam putusan negeri padang Putusan No. 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg telah dapat mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi anak korban kekerasan fisik Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative dan Sumber berasal dari studi kepustakaan Data yang diperoleh kemudian diolah melalui proses klasifikasi data,editing, interpretasi, dan sistematisasi.Data yang telah diolah kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan diambil menggunakan metode induktif.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan orang tua, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pertanggung jawaban pidana bagi orang tua pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak, berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab dimana setiap orang akan dimintakan pertanggung jawabannya di depan hukum atas apa yang telah dilakukan.Adapun saran dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian, sampai pada proses persidangan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan harus meningkatkan koordinasi dalam rangka pemenuhan hak-hak korban untuk dilindungi, karena perlindungan terhadap anak korban kekerasan adalah kewajiban bersama.

1.  UEU-Undergraduate-11723-cover.Image.Marked.pdf - 251 KB
2.  UEU-Undergraduate-11723-pengesahan.Image.Marked.pdf - 2158 KB
3.  UEU-Undergraduate-11723-persetujuan.Image.Marked.pdf - 2886 KB
4.  UEU-Undergraduate-11723-publikasi.Image.Marked.pdf - 2705 KB
5.  UEU-Undergraduate-11723-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 237 KB
6.  UEU-Undergraduate-11723-abstrak.Image.Marked.pdf - 231 KB
7.  UEU-Undergraduate-11723-daftar isi.Image.Marked.pdf - 308 KB
8.  UEU-Undergraduate-11723-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 393 KB
9.  UEU-Undergraduate-11723-lampiran.Image.Marked.pdf - 620 KB
10.  UEU-Undergraduate-11723-bab 1.Image.Marked.pdf - 430 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD