DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM SISTEM PIDANA TERPADU (KASUS PUTUSAN NO. 97 PK/PID. SUS/2012)

Dewasa ini hukum menjadi sorotan tajam oleh semua golongan masyarakat. Dari yang tidak faham hukum sampai dengan orang elit hukum. Bagaimana tidak, hukum di Indonesia seakan dijadikan peluang bisnis bagi para Penegak Hukum tak terkecuali oleh Mahkamah Agung yang dipandang sebagai sosok yang menjunjung tinggi keadilan. Kasus Akil Muchtar yang telah terbukti menerima suap dari Bupati Banten dan beberapa Bupati lain untuk memenangkan mereka sebagai pimpinan adalah salah satu bukti bahwa hukum di negara tercinta Republik Indonesia perlu di kaji ulang mengenai penerapan serta penegakan hukumnya.Lain itu kasus yang sangat kontroversial datang dari Putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali yang membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang menghukum Sudjiono Timan dengan hukuman penjara selama 15 tahun dan denda Rp.50 juta rupiah serta pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp.369 miliar dengan kualifikasi perbuatan: secara bersama-sama melakukan perbuatan korupsi, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.2 triliun. Sudjiono Timan pada waktu itu tidak ditahan dan ketika Jaksa hendak melakukan eksekusi, ia melarikan diri, padahal ia sudah dicekal dan pasportnya sudah ditarik.Pertimbangan hukum Majelis PK Mahkamah Agung, dengan anggota Suhadi, Andi Samsan Nganro, Abdul Latief, Sri Murwahyuni, dan Sophian Martabaya, menguatkan kualifikasi perbuatan Sudjiono Timan sebagai perbuatan melawan hukum secara materiil ( perdata), bukan pidana (perbuatan hukum secara formil), yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006. Pertimbangan lainnya adalah kerugian negara belum bisa dikalkulasi artinya belum pasti. Dari sinilah penulis merasa tergerak untuk meneliti apakah Hukum di Indonesia sudah terbukti memberikan rasa keadilan di dalam masyarakat serta apa penyebab lahirnya putusan yang tidak sama antar satu hakim dengan hakim lainnya yang disebut dengan Disparitas. Penjatuhan pidana merupakan permasalahan sentral dalam teori hukum pidana, karena sistem hukum pidana itu berbeda dengan sistem-sistem sosial yang lain, sistem hukum pidana tidak memberikan kesejahteraan pada masyarakat bahkan sebaliknya sistem hukum pidana memberikan ketidak sejahteraan pada masyarakat. Oleh karena itu harus ada kebijakan-kebijakan yang tegas dari Pemerintah dan DPR untuk membuat Undang-Undang yang benar-benar memberikan rasa keadilan serta sanksi yang berat bagi para Koruptor agar jera. Dan perlu dibuat tata cara serta batasan-batasan bagi Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.

1.  UEU-Undergraduate-11866-COVER.Image.Marked.pdf - 218 KB
2.  UEU-Undergraduate-11866-PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 310 KB
3.  UEU-Undergraduate-11866-PERSETUJUAN PEMBIMBING.Image.Marked.pdf - 268 KB
4.  UEU-Undergraduate-11866-PERNYATAAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 292 KB
5.  UEU-Undergraduate-11866-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 315 KB
6.  UEU-Undergraduate-11866-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 209 KB
7.  UEU-Undergraduate-11866-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 307 KB
8.  UEU-Undergraduate-11866-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 473 KB
9.  UEU-Undergraduate-11866-BAB I.Image.Marked.pdf - 754 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD