AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN EFISIENSI MENURUT PASAL 164 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAKAMAH AGUNG NOMOR 881K/PDT.SUS-PHI/2016)

Salah satu aturan Pemutusan Hubungan Kerja dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang menarik untuk diteliti terutama alasan Pemutusan Hubungan Kerja yang banyak digunakan oleh Perusahaan yaitu karena alasan Efisiensi. Aturan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan Efisiensi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 memiliki celah bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja bahkan ketika kondisi perusahaan tidak sampai dengan keadaan tutup tetapi hanya karena keuntungan perusahaan mengalami penurunan, hal itu tidak adil karena Efisiensi seringkali dijadikan alasan oleh pengusaha untuk melaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sewenang-wenang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah akibat hukum terhadap Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan Efisiensi ? (2) Apakah putusan Mahkamah Agung dalam kasus No. 881 K/Pdt.Sus-PHI/2016 sudah sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasa 164 ayat (3) tentang Ketenagakerjaan ?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memeriksa dan memutus perselisihan PHK Efisiensi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, tipe penelitian ini tergolong yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka utamanya pada data sekunder. Data yang diperoleh dan yang telah dikumpulkan baik itu data primer maupun data sekunder diolah dengan mencari, mengiventarisasi dan mempelajari data-data sekunder yang berkaitan dengan obyek yang dianalisa. Penarikan kesimpulan, dilkakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum, dan teori ilmu hukum yang ada.

1.  UEU-Undergraduate-11927-cover.Image.Marked.pdf - 351 KB
2.  UEU-Undergraduate-11927-pengesahan.Image.Marked.pdf - 624 KB
3.  UEU-Undergraduate-11927-persetujuan.Image.Marked.pdf - 573 KB
4.  UEU-Undergraduate-11927-pernyataan.Image.Marked.pdf - 629 KB
5.  UEU-Undergraduate-11927-publikasi.Image.Marked.pdf - 738 KB
6.  UEU-Undergraduate-11927-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 591 KB
7.  UEU-Undergraduate-11927-abstrak.Image.Marked.pdf - 585 KB
8.  UEU-Undergraduate-11927-daftar isi.Image.Marked.pdf - 590 KB
9.  UEU-Undergraduate-11927-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 360 KB
10.  UEU-Undergraduate-11927-lampiran.Image.Marked.pdf - 279 KB
11.  UEU-Undergraduate-11927-bab 1.Image.Marked.pdf - 682 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD