PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA U

Di era globalisasi yang berkembang pesat teknologi di jadikan tolak ukur bagi kemajuan suatu negara dimana berkembang tidaknya suatu negara dapat diukur dari berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta fasilitas perbankan yang ada saat ini, maka cara berjudi pun mengalami perkembangan yaitu dalam bentuk perjudian online (internet gambling),Sehingga perjudian tidak lagi merupakan kejahatan konvensional saja, tetapi juga sebagai kejahatan yang dapat dilakukan dengan kemajuan teknologi dan informasi.Sebagaimana yang dilakukan terdakwa Wyner Tanoto. Dalam permasalahan yang akan di angkat dalam penulisan ini adalah Pembuktian serta Penerapan hukum tindak pidana perjudian online ditinjau dari penerapan pasal 45 jo. Pasal 27 ayat (2) Undang - Undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dalam Undang � Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap terdakwa dalam perkara Nomor 560/Pdi.B/2016/Jkt.Utr.Tujuan dari penulisan ini adalah Untuk mengetahui dan mengkaji Pembuktian serta Penerapan hukum tindak pidana perjudian online ditinjau dari penerapan pasal 45 jo. Pasal 27 ayat (2) Undang - Undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dalam Undang � Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap terdakwa dalam perkara Nomor 560/Pdi.B/2016/Jkt.Utr sesuai dengan fakta persidangan yang ada. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara normatif dimana metode ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kesimpulan dari pembahasan yang penulis sampaikan adalah Jaksa Penuntut Umum harus lebih cermat lagi dalam merumuskan pasal yang akan didakwakan terhadap terdakwa dalam kasus perjudian khususnya yang menggunakan media elektronik setra perlu ada pertimbangan yang mendalam bagi Hakim dalam dalam memutuskan perkara seharusnya lebih bisa teliti dalam mempertimbangkan fakta � fakta yang ada didalam persidangan terutama terhadap alat bukti keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan sehingga peraturan yang sifatnya umum (lex generalis) apabila ada peraturan yang mengatur dan memiliki sifat yang lebih khusus (Lex Spesialis) maka seharusnya peraturan yang sifatnya lebih khusus tersebut digunakan untuk menjerat terdakwa agar terciptakan rasa keadilan.

1.  UEU-Undergraduate-11999-cover.Image.Marked.pdf - 449 KB
2.  UEU-Undergraduate-11999-pengesahan.Image.Marked.pdf - 2053 KB
3.  UEU-Undergraduate-11999-persetujuan.Image.Marked.pdf - 1834 KB
4.  UEU-Undergraduate-11999-pernyataan.Image.Marked.pdf - 1969 KB
5.  UEU-Undergraduate-11999-publikasi.Image.Marked.pdf - 2548 KB
6.  UEU-Undergraduate-11999-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 373 KB
7.  UEU-Undergraduate-11999-abstrak.Image.Marked.pdf - 300 KB
8.  UEU-Undergraduate-11999-daftar isi.Image.Marked.pdf - 367 KB
9.  UEU-Undergraduate-11999-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 527 KB
10.  UEU-Undergraduate-11999-lampiran putusan.Image.Marked.pdf - 628 KB
11.  UEU-Undergraduate-11999-bab 1.Image.Marked.pdf - 533 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD