PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka dan dokumen yang dapat dijadikan rujukan penelitian ini. Penelitian ini hendak menguraikan mengenai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 terhadap pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Oleh karena terjadi perubahan mendasar terhadap nomenklatur yang menegaskan bahwa pilkada bukanlah merupakan rezim pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam UUD NRI 1945. Kemudian, lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, merupakan babak baru lahirnya badan peradilan khusus, sebab nomenklatur badan peradilan khusus kini mulai diakui eksistensinya. Namun meskipun demikian, badan peradilan khusus tersebut hingga saat ini tak kunjung dibentuk. Bahwa implikasi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 adalah perlunya membentuk badan peradilan khusus. Sebab pembentukan badan peradilan khusus merupakan hal yang urgen oleh karena adanya kewajiban pembentuk undang-undang untuk menindaklanjuti setiap Putusan Mahkamah Konstitusi termasuk Putusan 97/PUU-XI/2013, dan pembentukan badan peradilan khusus adalah upaya guna menjamin kepastian hukum terhadap lembaga manakah yang berwenang menyelesaikan perselisihan pilkada serta guna menjamin terwujudnya sistem peradilan pilkada yang terintegrasi.

1.  UEU-Undergraduate-12005-cover.Image.Marked.pdf - 221 KB
2.  UEU-Undergraduate-12005-pengesahan.Image.Marked.pdf - 282 KB
3.  UEU-Undergraduate-12005-persetujuan.Image.Marked.pdf - 241 KB
4.  UEU-Undergraduate-12005-pernyataan.Image.Marked.pdf - 407 KB
5.  UEU-Undergraduate-12005-publikasi.Image.Marked.pdf - 299 KB
6.  UEU-Undergraduate-12005-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 297 KB
7.  UEU-Undergraduate-12005-abstrak.Image.Marked.pdf - 292 KB
8.  UEU-Undergraduate-12005-daftar isi.Image.Marked.pdf - 362 KB
9.  UEU-Undergraduate-12005-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 438 KB
10.  UEU-Undergraduate-12005-lampiran.Image.Marked.pdf - 1227 KB
11.  UEU-Undergraduate-12005-bab 1.Image.Marked.pdf - 544 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISA PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI, KEBIJAKAN DIVIDEN, UKURAN PERUSAHAAN (SIZE) SERTA STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN FOOD and BEVERAGES YANG TERDAFTAR di BEI PERIODE 2009 � 2011
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA