TAYANGAN REPORTASE INVESTIGASI DALAM PREPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI KASUS TAYANGAN REPORTASE INVESTIGASI TENTANG BORAKS DALAM USAHA BAKSO)

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui Tanggung Jawab seorang Reporter yang meliput tindak kejahatan namun tidak ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang dan wartawan, serta untuk mengetahui status hukum seorang Reporter yang menjalankan tugas secara Profesional dan sebagai wartawan yang meliput tindak pidana yang dibiarkan. Penelitian ini bersifat Empiris dan Normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis dan pendekatan analisa. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang antara lain adalah Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Undang-undang Nomor.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Kode Etik Jurnalistik. Rumusan masalah : 1) Bagaimanakah tayangan reportase investigasi tentang boraks ditinjau dalam prespektif Hukum Pidana? dan 2) Bagaimanakah tanggung jawab reporter dalam reportase investigasi yang membiarkan perbuatan tindak pidana? Penelitian ini menggunakan metodologi dengan tipe penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis, menggunakan alat pengumpul data studi dokumen yang bersumber dari bahan hukum primer Undang-undang Nomor.40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Undang-undang Nomor.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran serta KUHPidana dan alat pengumpul data melalu video dan melengkapi kekurangan bahan penelitian. Hasil penelitian ini dianalisa dan dipelajari oleh penulis tentan perbuatan yang dilakukan oleh wartawan. Reportase investigasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh reporter/jurnalistik untuk mencari, mengumpulkan data dan memberikan informasi kepada masyarakat dengan tujuan untuk diketahui. Tayangan reportase investigasi mengenai pembuatan bakso dengan menggunakan daging sapi dan boraks sangatlah perbuatan yang keji dimana Narasumber dalam tayangan tersebut harus dikenakan sanksi pidana. Tetapi untuk reporter sendiri yang meliput kegiatan narasumber tidak harus dimintai pertanggungjawaban karena sudah menjadi tugasnya. Namun sebagai seseorang alangkah baiknya jika kita mencegah suatu kejahatan tersebut. 1.Saran pertama saya untuk wartawan alangkah baiknya jika wartawan seharusnya bisa mempertimbangkan atas isi siaran yang ia liput tidak hanya untuk memberi tahukan kepada khalayak banyak namun disisi lain sebagai wartawan dan seseorang dia wajib mencegah kejahatan yang diketahuinya. 2. Saran kedua saya untuk para pedagang bakso yang berbuat curang agar bisa lebih menghormati dan menghargai hidup seseorang dan sesame insan didunia ini karena semua tau hidup didunia ini hanyalah sementara. 3. Saran ketiga saya terhadap kepolisian agar menindak lanjuti perbuatan curang yang dilakukan oleh seseorang dalam berdagang karena tidak mungkin kalau kepolisian tidak mengetahui hal tersebut, coba untuk lebih tegas dan berguna sebagai penegak hukum yang ada di Indonesia ini.

1.  UEU-Undergraduate-12043-cover.Image.Marked.pdf - 313 KB
2.  UEU-Undergraduate-12043-pengesahan.Image.Marked.pdf - 536 KB
3.  UEU-Undergraduate-12043-persetujuan.Image.Marked.pdf - 480 KB
4.  UEU-Undergraduate-12043-pernyataan.Image.Marked.pdf - 523 KB
5.  UEU-Undergraduate-12043-publikasi.Image.Marked.pdf - 684 KB
6.  UEU-Undergraduate-12043-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 226 KB
7.  UEU-Undergraduate-12043-abstrak.Image.Marked.pdf - 214 KB
8.  UEU-Undergraduate-12043-daftar isi.Image.Marked.pdf - 297 KB
9.  UEU-Undergraduate-12043-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 290 KB
10.  UEU-Undergraduate-12043-bab 1.Image.Marked.pdf - 458 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD