ANALISIS YURIDIS SENGKETA WANPRESTASI AKIBAT TIDAK TERLAKSANANYA HAK OPSI ANTARA PT. BANK LIPPO TBK DAN PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA MELAWAN PEMEGANG SAHAM PT KARABHA DIGDAYA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 685 K/PDT/2014)�

Kepailitan merupakan salah satu alternatif yang diajukan kepada debitor yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya, pada proses Kepailitan, Termohon pailit dapat mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiaban Pembayaran Utang (PKPU) yang dalam prosesnya dapat mengajukan rencana perdamaian (homologasi) sehingga munculnya hak opsi untuk membeli kembali terhadap objek jaminannya. Adapun masalah yang ditelitih adalah bagaimana kedudukan hak opsi dalam suatu perjanjian dan bagaimana hak opsi dalam perkara Nomor 685K/Pdt/2014 dapat diabaikan oleh hakim. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan hak opsi yang sudah disepakati dalam suatu perjanjian dan untuk mengetahui bagaimana hak opsi dalam perkara Nomor 685K/Pdt/2014 dapat diabaikan oleh hakim.Untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian, digunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis. Jenis datanya adalah, data sekunder yang dikumpulkan melalaui penelitian kepustakaan. Dari hasil pembahasan diketahui bahwa kedudukan hak opsi yang sudah disepakati dalam suatu perjanjian adalah sama halnya dengan perjanjian yang timbul karena adanya Putusan dari pengadilan. Hak Opsi yang menjadi objek gugatan sejatinya tidak berlaku lagi, hak opsi untuk membeli kembali saham PT Karabha Digdaya telah gugur karena BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) atas dasar Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1998 tentang Tugas dan Kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional jo Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang menguasai aset yang dimiliki PT Karabha Digdaya, dan saham PT Karabha Digdaya telah dilakukan Jual Beli Saham melalui Perjanjian Jual Beli Saham oleh PT Bank Lippo Tbk dan PT Bank Internasional Indonesia Tbk.

1.  UEU-Master-12363-cover.Image.Marked.pdf - 188 KB
2.  UEU-Master-12363-pengesahan.Image.Marked.pdf - 9455 KB
3.  UEU-Master-12363-pernyataan.Image.Marked.pdf - 9762 KB
4.  UEU-Master-12363-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 346 KB
5.  UEU-Master-12363-abstrak.Image.Marked.pdf - 235 KB
6.  UEU-Master-12363-daftar isi.Image.Marked.pdf - 237 KB
7.  UEU-Master-12363-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 352 KB
8.  UEU-Master-12363-bab 1.Image.Marked.pdf - 708 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD