ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN KONSESI ANTARA PENYELENGGARA PELABUHAN DENGAN BADAN USAHA PELABUHAN BUMN DAN NON BUMN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

Sesuai ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 diatur bahwa kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan jenis izin usaha yang dimilikinya. Selanjutnya Pasal 92 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 diatur bahwa kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan dilakukan berdasarkan konsesi atau bentuk lainnya dari Otoritas Pelabuhan, yang dituangkan dalam perjanjian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif yang bersifat preskriptif dengan cara pengumpulan data meliputi: metode wawancara, penelitian kepustakaan dan analisis data. Adanya Ketidaksesuaian Penentuan Pendapatan konsesi didalam Perjanjian Konsesi tersebut. Mengenai Penandatangan Perjanjian Konsesi Pelabuhan Eksisting bahwa hal ini kurang sesuai dengan peraturan. Untuk Penjanjian Konsesi yang sudah dilaksanakan dan yang sedang dalam pembahasan tersebut juga semua melalui skema Penugasan /Penunjukan. Adapun Kendala yang dihadapi dalam Perjanjian Konsesi antara lain tidak adanya penyerahan lahan sebelum ditandatangani Perjanjian Konsesi, aset yang diserahkan setelah masa Perjanjian Konsesi berakhir, Audit aset PT. Pelindo I, II, III dan IV, dan tidak adanya Badan khusus yang menangani pengusahaan Pelabuhan. Hasil penelitian menyarankan bahwa Agar Perjanjian Konsesi antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan baik yang BUMN maupun non BUMN kiranya dapat menyesuaikan dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran beserta peraturan turunan dan apabila ada yang tidak sesuai dalam Perjanjian segera diaddendum Perjanjian tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dibentuknya Badan Khusus yang menangani Pengusahaan Pelabuhan sehingga kedepannya ada institusi khusus yang menangani masalah Perjanjian Konsesi dengan Fokus seperti Perjanjian Konsesi Tol yang tangani oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

1.  UEU-Master-12373-cover.Image.Marked.pdf - 442 KB
2.  UEU-Master-12373-pengesahan.Image.Marked.pdf - 3411 KB
3.  UEU-Master-12373-pernyataan.Image.Marked.pdf - 349 KB
4.  UEU-Master-12373-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 500 KB
5.  UEU-Master-12373-abstrak.Image.Marked.pdf - 432 KB
6.  UEU-Master-12373-daftar isi.Image.Marked.pdf - 602 KB
7.  UEU-Master-12373-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 613 KB
8.  UEU-Master-12373-bab 1.Image.Marked.pdf - 813 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD