ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 165 PK/PDT.SUS/2012 ANTARA INTER IKEA SYSTEM B.V LAWAN PT. ANGSA DAYA)

Merek, sebagai karya intelektual, memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan dan investasi. Merek, (dengan �brand image�-nya) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal, dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa. Tesis ini didasarkan pada sengketa Merek Terkenal IKEA melawan merek IKEMA yang telah diputus sampai tingkat PK. Merek biasa, tidak mempunyai pancaran daya tarik untuk menjadi pilihan utama konsumen. Merek Terkenal, dan merek termasyur, maka pancaran simbolnya memikat dan mempunyai daya tarik tersendiri bagi konsumennya. IKEMA dituduh membonceng (passing off) keterkenalan IKEA, dikarenakan reputasi atau nama baik (goodwill) Merek IKEA yang memiliki nilai ekonomis. Merek Terkenal harus diberikan perlindungan hukum, dari produsen pemakai Merek yang beriktikad tidak baik, tidak jujur, curang. Economic interest atas Merek Terkenal diakui dalam TRIPs, WIPO, dan GATT yang diratifikasi oleh Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode deskriptif, dengan mengkaji Putusan MA No. 165 PK/Pdt.Sus/2012. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, berupa bahan-bahan hukum yaitu literatur/buku dengan studi kepustakaan untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat yang erat hubungannya dengan pokok permasalahan. Keterkenalan suatu merek bersifat regional bukan internasional. Kriteria pengetahuan umum masyarakat tentang suatu merek di bidang usaha yang bersangkutan di suatu regional sangat menentukan untuk mengetahui apakah suatu Merek Terkenal atau tidak. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Merek Terkenal diperlukan upaya preventif dan represif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IKEA adalah merek terkenal. Permasalahan perlindungan hukum Merek Terkenal barang tidak sejenis terletak pada Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Th 2001, menyebabkan perlindungan hukum Merek Terkenal untuk barang tidak sejenis menjadi tidak maksimal, sehingga Putusan MA No. 165 PK/Pdt.Sus/2012 tidak memenuhi rasa keadilan, karena merugikan pemilik Merek Terkenal IKEA yang telah dibonceng keterkenalannya. Pemerintah sebaiknya memperjelas definisi dan kriteria Merek Terkenal, agar tidak banyak kasus-kasus sengketa di masa yang akan datang. Untuk IKEA, disarankan untuk menempuh upaya hukum luar biasa melalui PK.

1.  UEU-Master-12385-COVER.Image.Marked.pdf - 439 KB
2.  UEU-Master-12385-PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 422 KB
3.  UEU-Master-12385-PERNYATAAN .Image.Marked.pdf - 422 KB
4.  UEU-Master-12385-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 627 KB
5.  UEU-Master-12385-ABSTRACT.Image.Marked.pdf - 624 KB
6.  UEU-Master-12385-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 427 KB
7.  UEU-Master-12385-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 537 KB
8.  UEU-Master-12385-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 585 KB
9.  UEU-Master-12385-BAB 1.Image.Marked.pdf - 633 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD