LEGAL STANDING PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DIKAITKAN DENGAN BATAS AKHIR VERIFIKASI PAJAK DAN PENCOCOKAN PIUTANG ATAS BADAN USAHA YANG PAILIT

Tesis ini menganalisis perlindungan hukum kreditor preferen yang terlambat mendaftarkan Surat Ketetapan Pajak kepada kurator pada saat verifikasi utang pajak dan rapat pencocokan piutang serta konsep peraturan penerbitan Surat Ketetapan Pajak atas badan usaha yang dipailitkan pada masa yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif yang bersifat preskriptif dengan cara pengumpulan data meliputi: metode wawancara, penelitian kepustakaan dan analisis data. Perlindungan hukum kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan pembayaran utang pajak dari harta pailit tidak dapat diwujudkan atas Surat Ketetapan Pajak yang terbit setelah batas akhir verifikasi pajak dan pencocokan piutang. Keterlambatan pengajuan tagihan pajak kepada kurator menyebabkan hilangnya hak kreditor preferen untuk memperoleh pembayaran dari harta pailit, namun masih dapat melakukan penagihan kepada penanggung pajak dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah perlu menyempurnakan ketentuan tentang batas akhir verifikasi utang pajak dan pencocokan piutang dan pembentukan peraturan mengenai tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak atas badan usaha yang pailit, khususnya bagaimana prosedur pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak yang dinyatakan pailit pada saat pemeriksaan pajak berlangsung

1.  UEU-Master-12393-COVER.Image.Marked.pdf - 287 KB
2.  UEU-Master-12393-LEMBAR PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 376 KB
3.  UEU-Master-12393-SURAT PERNYATAAN.Image.Marked.pdf - 403 KB
4.  UEU-Master-12393-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 461 KB
5.  UEU-Master-12393-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 264 KB
6.  UEU-Master-12393-ABSTRACT.Image.Marked.pdf - 264 KB
7.  UEU-Master-12393-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 269 KB
8.  UEU-Master-12393-DAFTAR TABEL.Image.Marked.pdf - 261 KB
9.  UEU-Master-12393-DAFTAR GAMBAR.Image.Marked.pdf - 261 KB
10.  UEU-Master-12393-DAFTAR LAMPIRAN.Image.Marked.pdf - 276 KB
11.  UEU-Master-12393-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 359 KB
12.  UEU-Master-12393-LAMPIRAN 1.Image.Marked.pdf - 2780 KB
13.  UEU-Master-12393-LAMPIRAN 2.Image.Marked.pdf - 569 KB
14.  UEU-Master-12393-LAMPIRAN 3.Image.Marked.pdf - 487 KB
15.  UEU-Master-12393-BAB 1.Image.Marked.pdf - 543 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD