DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA ANAK MELALUI PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE OLEH PENYIDIK DI WILAYAH KERJA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana yang formal ke proses diluar peradilan pidana untuk mengambil upaya � upaya kebijakan yang terbaik untuk anak, karena anak adalah merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, Undang undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah suatu trobosan kebijakan Hukum oleh Pemerintah Republik Indonesia yang mengatur proses keseluruhan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dimulai dari proses penyidikan hingga anak menjalani hukuman dan maupun setelahnya dengan mengedepankan Restotarif secara bersama sama mengusulkan dan mengambil keputusan yang terbaik untuk anak, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan merupakan pembalasan, anak harus diperlakukan secara manusiawi dan mengedepankan perlindungan dan penghargaan atas Hak � hak anak sehingga anak terhindar dari trauma yang sedang dihadapinya khususnya � Stigma Sosial � karena sesungguhnya secara umum kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh anak � anak adalah akibat adanya dorongan yang luar biasa terhadap anak. Diversi wajib dengan usulan dari Pembimbing Kemasyarakatan berupa pengembalian kerugian,Rehabilitasi Medis ,Psikososial ,penyerahan kepada orang tua maupun mengikut sertakan anak dalam Pembinaan pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, kebijakan Diversi bukanlah suatu kebijakan yang serta merta membebaskan anak dari suatu kesalahan dan kelalaian yang diperbuatnya tapi kebijakan ini mempunyai tujuan yang lebih mulia dan lebih khusus yaitu mengambil keputusan yang terbaik untuk anak dan memberikan pengertian agar anak dapat menyedari akan kesalahan dan kelalaian yang diperbuatnya dan menyesalinya, seluruh Stake Holder khusnya Pelaku berupaya agar anak dapat memperbaiki dirinya untuk menjadi Anak yang mempunyai kepercayaan diri dan kareakter yang baik dalam menyongsong masa depannya.

1.  UEU-Master-12394-COVER.Image.Marked.pdf - 252 KB
2.  UEU-Master-12394-LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.Image.Marked.pdf - 237 KB
3.  UEU-Master-12394-SURAT PERNYATAAN.Image.Marked.pdf - 488 KB
4.  UEU-Master-12394-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 246 KB
5.  UEU-Master-12394-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 241 KB
6.  UEU-Master-12394-ABSTRACT.Image.Marked.pdf - 218 KB
7.  UEU-Master-12394-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 272 KB
8.  UEU-Master-12394-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 350 KB
9.  UEU-Master-12394-BAB 1.Image.Marked.pdf - 439 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD