ANALISIS YURIDIS PENERAPAN GUGATAN PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK GOLONGAN KARYA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 91/PDT.G/2015/PN.JKT.UTR)

Negara hukum memisahkan pembagian kekuasaan menjadi tiga cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Indonesia sebagai salah satu negara yang berdasarkan hukum, juga membagi kekuasaanya menjadi tiga cabang kekuasaan. Sebagian besar jabatan politik di ranah eksekutif dan legislatif tersebut diperoleh melalui jalur partai politik, baik melalui pemilihan umum (legislatif) maupun pemilihan presiden dan wakil presiden (eksekutif) di level nasional maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) di level lokal tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dengan kondisi tersebut maka tidak berlebihan jika fungsi partai politik menjadi begitu sentral dalam proses demokrasi dan regenerasi kekuasaan. Akibatnya, tidak jarang terjadi gesekan di antara para pengurusnya atas perbedaan pandangan dan/atau kepentingan mereka yang dapat berujung pada terciptanya perselisihan internal kepengurusan di partai politik. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah memuat aturan untuk menjadi panduan dalam mekanisme penyelesaian jika terjadi perselisihan di internal partai politik. Berbeda dengan Undang-Undang yang lama, Undang-Undang Partai Politik terbaru telah mengatur kewajiban mekanisme penyelesaiannya melalui Mahkamah Partai Politik terlebih dahulu. Dalam hal tidak terdapat putusan atau salah satu pihak tidak menerimanya, maka baru dapat ditempuh upaya hukum melalui gugatan ke pengadilan negeri setempat. Salah satu perselisihan internal partai politik tersebut dialami oleh Partai Golongan Karya (Golkar) pada 2014 lalu dengan adanya 2 (dua) Musyawarah Nasional (Munas) yang berbeda dan saling mengklaim sebagai Munas yang sah dari Partai Golkar. Munas pertama dilaksanakan oleh Aburizal Bakrie dkk. di Nusa Dua Bali pada 30 November s.d. 4 Desember 2014, sedangkan Munas kedua dilaksanakan oleh Agung Laksono dkk. di Ancol Jakarta pada 6 Desember s.d. 8 Desember 2014 atas dasar ketidakpercayaan lagi kepada Ketua Partai Golkar petahana, Aburizal Bakrie. Ketidakpercayaan tersebut muncul karena Aburizal Bakrie dianggap gagal dalam proses Pemilihan Presiden 2014 dengan tidak berhasilnya Golkar menjalin koalisi untuk mengusung Aburizal Bakrie selaku Ketua Umum atau salah satu kader Golkar sebagai Capres atau Cawapres dan bahkan Partai Golkar hanya mampu menjadi partai pendukung saja. Penyelesaian perselisihan internal partai politik Golkar saat itu dilaksanakan melalui beberapa gugatan, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan yang terakhir melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hal yang menarik dan menjadi permasalahan pokok dari tesis ini adalah adanya gugatan yang diajukan oleh Aburizal Bakrie melalui kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra kepada Agung Laksono melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menggunakan dalil gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH), dan bukan gugatan khusus perselisihan internal partai politik. Oleh karenanya, tujuan dari tesis ini adalah untuk: (1) Mengetahui ketentuan dan dasar hukum yang komprehensif terkait dengan gugatan penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik di pengadilan serta mendapatkan kejelasan mengenai alasan dan pertimbangan, baik dari pihak penggugat maupun pengadilan, yang memasukkan perselisihan kepengurusan partai politik ke dalam kategori perbuatan melawan hukum dalam perkara Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr; dan (2) Menganalisis kedudukan dan keabsahan mengenai status hukum Putusan Mahkamah Agung Perkara Kasasi Nomor 96K/Pdt/2016 atas sengketa Perselisihan Kepengurusan Partai Golkar yang diajukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum tersebut. Metodelogi penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris, sedangkan sifat dan teknik penelitiannya bersifat normatif dengan pembahasan yang menguji data empiris berupa putusan perkara yang dibandingkan dengan undang-undang, peraturan, asas-asas hukum, dan doktrin dari para sarjana. Berdasarkan hasil analisis, tesis ini menyimpulkan sebagai berikut: (1) Gugatan perdata perbuatan melawan hukum dalam penyelesaian perselisihan kepengurusan internal partai politik yang diregistrasi dengan nomor perkara 91/Pdt.G/ 2015/PN.Jkt.Utr tidak sesuai dengan ketentuan hukum Undang-Undang Partai Politik yang bersifat lex specialis derogaat legi generalis, karenanya ketentuan dalam KUHPerdata harus dikesampingkan; dan (2) Kedudukan putusan Mahkamah Agung Nomor 96K/Pdt/2016 bertentangan dengan hukum, karena putusan tersebut didasarkan atas suatu proses yang salah dan tidak sesuai hukum. Namun demikian, Putusan tersebut tetap berstatus berkekuatan hukum tetap. Saran atas permasalahan tersebut, yaitu: (1) Perlunya dilakukan sosialisasi SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumus Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan yang memasukkan perselisihan Internal Partai Politik sebagai Perdata Khusus bersama Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dan Arbitrase secara sistematis kepada Pengadilan-Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia agar terhindar dari kesalahan penanganan yang dilakukan di tingkat pengadilan negeri terhadap penanganan perselisihan internal partai dikemudian hari; dan (2) Perlunya dilakukan koreksi atas putusan yang masih berkekuatan hukum tetap dengan diajukan peninjauan kembali demi hukum atau atas dasar telah adanya perdamaian di antara para pihak.

1.  UEU-Master-12395-COVER.Image.Marked.pdf - 631 KB
2.  UEU-Master-12395-LEMBAR PENGESAHAN .Image.Marked.pdf - 554 KB
3.  UEU-Master-12395-ORISINALITAS.Image.Marked.pdf - 553 KB
4.  UEU-Master-12395-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 833 KB
5.  UEU-Master-12395-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 778 KB
6.  UEU-Master-12395-ABSTRACT.Image.Marked.pdf - 777 KB
7.  UEU-Master-12395-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 692 KB
8.  UEU-Master-12395-DAFTAR LAMPIRAN.Image.Marked.pdf - 552 KB
9.  UEU-Master-12395-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 1074 KB
10.  UEU-Master-12395-BAB 1.Image.Marked.pdf - 2757 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD