PELAKSANAAN KEWAJIBAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika di mana mereka di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban. Sebagai korban, Undang-undang memberikan alternatif pemidanaan yaitu melalui rehabilitasi. Untuk itu perlu diadakan penelitian agar dapat dilihat mengenai pelaksanaan program ini. Penelitian ini pertama ditujukan untuk melihat bagaimana pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur. Selanjutnya penelitian ini juga bertujuan untuk melihat kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi itu sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data dikumpulkan menggunakan metode observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap mantan pengguna yang kembali menjadi tersangka dan diperiksa di Direktorat Reserse Narkotika Polda Metero, maupun terhadap pasien RSKO Cibubur dan diolah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSKO Cibubur sebagai salah satu rumah sakit yang memenuhi syarat untuk melakukan program rehabilitasi berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 1305/Menkes/SK/VI/2011, sudah secara efektif melaksanakan rehabilitasi medis dengan program terapi rumatan metadon maupun secara sosial dengan metode 12 langkah narcotics anonymous dan komunitas terapetik. Kendala atau hambatan dalam program rehabilitasi menunjuk pada belum maksimalnya koordinasi antara RSKO dengan rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan dalam penanganan pasien maupun mantan pasien yang merupakan tersangka atau terdakwa sehingga menjadi penghuni rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan. Selain itu, faktor masyarakat juga berperan penting. Masyarakat yang memiliki akses yang mudah dengan narkotika membuat rehabilitasi menjadi sia-sia. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya narkotika dan keengganan masyarakat dengan mempertimbangkan nama baik juga mencegah orang untuk mengikuti rehabilitasi.

1.  UEU-Master-12407-COVER.Image.Marked.pdf - 143 KB
2.  UEU-Master-12407-LEMBAR PENGESAHAN .Image.Marked.pdf - 156 KB
3.  UEU-Master-12407-SURAT PERNYATAAN.Image.Marked.pdf - 175 KB
4.  UEU-Master-12407-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 244 KB
5.  UEU-Master-12407-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 243 KB
6.  UEU-Master-12407-ABSTRACT.Image.Marked.pdf - 129 KB
7.  UEU-Master-12407-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 133 KB
8.  UEU-Master-12407-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 252 KB
9.  UEU-Master-12407-BAB 1.Image.Marked.pdf - 420 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD